Jakarta, (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, memeriksa Gubernur Riau, Rusli Zainal terkait dugaan korupsi pemanfaatan hasil hutan di Siak, Riau.
Juru Bicara KPK, Johan Budi ketika dikonfirmasi di Jakarta membenarkan Rusli telah datang memenuhi panggilan KPK.
"Yang bersangkutan dimintai keterangan saksi," kata Johan.
Berdasar informasi, Rusli menjalani pemeriksaan di gedung KPK sejak pukul 10.00 WIB. Sampai dengan pukul 15.00 WIB, Rusli masih diperiksa.
Belum ada keterangan resmi tentang materi pemeriksaan tersebut.
Sebelumnya, Rusli tidak memenuhi panggilan KPK, sehingga jadwal pemeriksaan harus ditunda.
Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Siak, Arwin AS sebagai tersangka kasus pemanfaatan hutan di Kabupaten Siak, Riau.
"AAS sudah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu," kata Juru Bicara KPK Johan Budi.
Johan mengatakan, Arwin diduga menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada sejumlah perusahaan di Siak pada tahun 2001 sampai 2003.
"Pemberian izin itu diduga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Johan menambahkan.
Menurut Johan, pemberian izin itu mengakibatkan terganggunya perekonomian yang mangakibatkan kerugian negara. Namun, Johan belum bersedia merinci jumlah kerugian negara yang dimaksud.
Selain itu, Arwin juga diduga menerima sejumlah pemberian akibat penerbitan izin usaha itu.
Akibat perbuatan itu, KPK menjerat Arwin dengan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 dan atau pasal 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Untuk mengembangkan kasus itu, KPK juga memeriksa Kepala Dinas Kehutanan Riau, Asral Rahman dan Direktur Utama PT SSL, Samuel Sungjadi.
Beberapa waktu lalu, tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Siak. Selain menggeledah kantor Bupati Siak, KPK juga telah menggeledah sejumlah kantor perusahaan kayu.
Kasus itu adalah pengembangan kasus serupa yang menjerat Bupati Pelalawan, Riau, Tengku Azmun Jaafar. Azmun telah dinyatakan bersalah dalam kasus itu.
Sementara itu, Koordinator Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau (Jikalahari) Susanto Kurniawan mengatakan, sedikitnya ada lima izin perusahaan yang dikeluarkan Arwin pada periode tersebut yang diduga bermasalah.
Perusahaan yang menerima izin itu antara lain PT National Timber seluas 8.200 hektar, PT Balai Kayang Mandiri (21.450 hektar), PT Bina Daya Bintara (8.000 hektar), PT Rimba Mandau Lestari (6.400 hektar), PT Rimba Rokan Perkasa (21.500 hektar), dan PT Seraya Sumber Lestari (16.875 hektar).
"Apabila dirunut pemberian izin rencana kerja (RKT) untuk perusahaan yang bermasalah, maka kemungkinan besar kepala dinas kehutanan bisa terseret dalam kasus ini. Dalam penerbitan RKT yang merekomendasikan adalah Kepala Dinas Kehutanan Riau," katanya.
Sebelumnya Johan Budi juga mengatakan untuk mengembangkan kasus itu, KPK juga memeriksa mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Asral Rahman.(*)
baca selengkapnya..
Thursday, September 17, 2009
Monday, September 14, 2009
KOMUNITAS HUKUM; MEMBANGUN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
Oleh
Muhammad Darwis
Kinerja pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sudah merupakan sesuatu yang direalisasikan. Hal ini penting untuk mendukung dan merealisasikan percepatan proses pembangunan yang merata dan berkeadilan. Segala persoalan yang timbul ditengah-tegah masyarakat yang kompleksitas harus mampu dicarikan segera solusi secara arif dan bijaksana. Untuk itu sebagai pelayan masyarakat (baca pemerintah) harus mampu meningkatkan performa, stamina dan kinerja yang mampu menjawab segala tuntutan yang kompleksitas tersebut. Karena jika tidak akan terjadi peningkatan nilai apatisme ditengah masyarakat sehingga akan menurunkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal yang harus dikhawatirkan juga adalah timbulnya gejolak dan gelombang anarkisme ditengah masyarakat. Karena secara sosial jika sebuah tuntutan dan harapan yang ada ditengah masyarakat akan menimbulkan keletihan dan kepanikan sosial yang berujung dengan tindakan-tindakan yang mengedapankan fisik dan emosional yang berdampak buruk kepada kelangsungan tatanan hidup bermasyarakat. Tentunya hal ini tidak boleh terjadi, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
Pada konteks hak dan kewajiban antara masyarakat dan pemerintah maka tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk menuntut dilayani, karena pelayanan bagi masyarakat adalah merupakan hak. Artinya pemerintah dalam hal ini para birokrat memposisikan dirinya untuk melayani masyarakat itu sendiri. Untuk itu bagi sebagian masyarakat kita yang mengambil profesi sebagai birokrat harus memahami dan menyadari posisi tersebut. Hal ini penting karena masyarakat telah menunaikan kewajibannya ( kadang dengan terpaksa dan dipaksa) dalam bentuk berbagai macam ketentuan seperti membayar pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Pajak, retribusi dan segala bentuk kewajiban tersebut itulah yang dituntut dalam bentuk-bentuk kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan pelayanan publik yang maksimal Seperti jaminan akan rasa aman, kebebasan berekspresi, fasilitas umum yang memadai, jaminan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik, tepat dan murah jaminan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik secara jelas, benar dan langsung. Yang menjadi catatan penting adalah bahwa segala bentuk dan jenis tuntutan tersebut harus mampu disampaikan dengan baik dan benar pula. Komunikasi yang jujur, transparan, berimbang dan produktif harus dikedepankan. Dan menjadi catatan penting pula bagi pemerintah, pada mayoritas masyarakat nilai-nilai musyawarah, jujur, keikut sertaan atau partisipasi masih tertanam didalam keseharian mereka. Biasanya gejolak dan tindakan-tindakan yang diluar kebiasaan itu muncul karena komunikasi yang tersumbat, respon balik yang tidak ada terhadap persoalan-persoalan yang muncul.
Kenapa masyarakat menuntut haknya?. Selain dari tuntutan tentang segala yang berkaitan dengan jaminan baik dalam pendidikan, kesehatan, rasa aman dan lain sebagainya itu. Para pelayan masyarakat (baca: birokrat) harus mengakui dan memiliki kesadaran bahwa dari pungutan-pungutan dalam bentuk pajak, retribusi dan sumbangan lainnya tersebut yang dituangkan dalam bentuk anggaran pendapatan belanja daerah, disitu tercantum alokasi belanja aparatur. Alokasi yang memang diperuntukkan bagi mendukung dan mensupport segala bentuk tugas dan tanggung jawab para birokrat. Dan pada konteks riau yang setelah otonomi dilaksanakan alokasi anggaran bagi belanja aparatur selalu saja meningkat. Mulai dari gaji yang meningkat, honor yang meningkat, fasilitas yang baik, tunjangan kemahalan sampai ada yang disebut dengan gaji ketiga belas. Semua itu merupakan wujud kepedulian, keberpihakan yang jelas dan kepercayaan dari masyarakat pembayar pajak terhadap eksistensi dan masa depan para birokrat. Tapi sayang kenaikan dari anggaran belanja aparatur yang setiap tahun meningkat tidak mampu memberikan dampak positif terhadap moleknya performa kinerja birokrat terhadap peningkatan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran masyarakat pembayar pajak tersebut. Justru peningkatkan tersebut menimbulkan keresahan sosial ditengah masyarakat. Pembangunan hanya dicicipi oleh sebagaian golongan, marginalisasi pada masyarakat kota dan desa semakin lebar, kue pembangunan hanya di semai pada lokasi saja. Padahal jurang kemiskinan itu terdapat pada masyarakat pinggiran dan kampung-kampung. Belum lagi persoalan kebocoran anggaran yang hasilnya memang sangat-sangat dinikmati oleh segelintir orang saja. Kita memaklumi bahwa treatment untuk mencegah gerak korupsi salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan bagi para birokrat yang berpenghasilan rendah. Walaupun tidak ada jaminan atas itu karena korupsi berkaitan dengan besar dan luasnya kekuasaan yang dimiliki dan moralitas yang terpatri didiri para birokrat itu sendiri. Karena justru korupsi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan dan berpenghasilan relatif tinggi. Kita sepatutnya mengkhawatirkan masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kemiskinan menyebabkan orang korupsi, yang sesungguhnya bahwa korupsi lah yang sebenarnya menyebabkan kemiskinan. Untuk itu bagi para birokrat harus segera merefleksikan diri bahwa peningkatan kesejahteraan berupa gaji dan bentuk lainnya bukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan individu semata tetapi jauh dari itu untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada publik.
Pada kondisi kekinian timbul sikap mental yang mengkhawatirkan dikalangan penyelenggara pemerintah berupa sikap ’memiliki’ dan ’menguasai’ atas apa yang merupakan amanat dari masyarakat pembayar pajak. Dimana pada pikiran mereka kebijakan dan penggunaan anggaran adalah merupakan milik mereka sehingga orientasi keberpihakan kepada masyarakat semakin lemah, justru keberpihakan itu dibangun untuk mengakomodir kepentingan dan kroni-kroni mereka saja. bahwa mereka (baca birokrat) memposisikan pada sebuah ruang dan masyarakat pembayar pajak pada sisi ruang yang lain. Sehingga
Fenomena hidup bermasyarakat dan bernegara seperti itu tentunya harus ditiadakan setidaknya harus diminimalisir. Agar cita-cita dari pendiri dan penggagas negeri ini bisa terwujud. Untuk itu ada beberapa catatan yang harus dilakukan bagi pemerintah saat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih antara lain bagi setiap penyelenggara pemerintahan terutama pucuk pimpinan harus memiliki integritas yang tinggi. Integritas adalah sebuah sikap untuk menjaga dan mempertahankan martabat, marwah dari amanah yang diembah. Integritas memiliki sikap yang jujur, tegas, tegar, dan pantang menyerah. Hal ini penting dimiliki bagi para pucuk pimpinan disaat kondisi moral bangsa ini runtuh. Dengan pemimpin yang memiliki integritas tinggi diharapkan mampu memberi contoh, sikap, tindakan dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat banyak ditengah-tengah tuntutan, desakan, intervensi dan tiupan kepentingan yang justru cenderung untuk mencari kepentingan sesaat. Dengan moralitas dan integritas yang tinggi diharapkan juga nantinya dapat diturunkan kepada level yang lebih rendah. Buah mangga yang memiliki aroma yang harum jika jatuh dari pohonnya tentulah tidak jauh jatuhnya dari batangnya. Begitu pula jika seorang pucuk pimpinan disetiap tingkatan dapat berlaku baik, jujur,tegas dan tegar, kita yakin penyakit kronik dari persoalan daerah dan bangsa ini dapat diobati.
Selain itu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih tuntutan terhadap akuntabilitas merupakan sebuah keharus. Akuntabilitas ( pertanggungjawaban) dari setiap kebijakan yang dikeluarkan harus dijalankan. Tentunya disetiap tingkat memupuk integritas pertama: mendorong terciptanya pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintahan.
baca selengkapnya..
Muhammad Darwis
Kinerja pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sudah merupakan sesuatu yang direalisasikan. Hal ini penting untuk mendukung dan merealisasikan percepatan proses pembangunan yang merata dan berkeadilan. Segala persoalan yang timbul ditengah-tegah masyarakat yang kompleksitas harus mampu dicarikan segera solusi secara arif dan bijaksana. Untuk itu sebagai pelayan masyarakat (baca pemerintah) harus mampu meningkatkan performa, stamina dan kinerja yang mampu menjawab segala tuntutan yang kompleksitas tersebut. Karena jika tidak akan terjadi peningkatan nilai apatisme ditengah masyarakat sehingga akan menurunkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal yang harus dikhawatirkan juga adalah timbulnya gejolak dan gelombang anarkisme ditengah masyarakat. Karena secara sosial jika sebuah tuntutan dan harapan yang ada ditengah masyarakat akan menimbulkan keletihan dan kepanikan sosial yang berujung dengan tindakan-tindakan yang mengedapankan fisik dan emosional yang berdampak buruk kepada kelangsungan tatanan hidup bermasyarakat. Tentunya hal ini tidak boleh terjadi, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
Pada konteks hak dan kewajiban antara masyarakat dan pemerintah maka tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk menuntut dilayani, karena pelayanan bagi masyarakat adalah merupakan hak. Artinya pemerintah dalam hal ini para birokrat memposisikan dirinya untuk melayani masyarakat itu sendiri. Untuk itu bagi sebagian masyarakat kita yang mengambil profesi sebagai birokrat harus memahami dan menyadari posisi tersebut. Hal ini penting karena masyarakat telah menunaikan kewajibannya ( kadang dengan terpaksa dan dipaksa) dalam bentuk berbagai macam ketentuan seperti membayar pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Pajak, retribusi dan segala bentuk kewajiban tersebut itulah yang dituntut dalam bentuk-bentuk kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan pelayanan publik yang maksimal Seperti jaminan akan rasa aman, kebebasan berekspresi, fasilitas umum yang memadai, jaminan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik, tepat dan murah jaminan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik secara jelas, benar dan langsung. Yang menjadi catatan penting adalah bahwa segala bentuk dan jenis tuntutan tersebut harus mampu disampaikan dengan baik dan benar pula. Komunikasi yang jujur, transparan, berimbang dan produktif harus dikedepankan. Dan menjadi catatan penting pula bagi pemerintah, pada mayoritas masyarakat nilai-nilai musyawarah, jujur, keikut sertaan atau partisipasi masih tertanam didalam keseharian mereka. Biasanya gejolak dan tindakan-tindakan yang diluar kebiasaan itu muncul karena komunikasi yang tersumbat, respon balik yang tidak ada terhadap persoalan-persoalan yang muncul.
Kenapa masyarakat menuntut haknya?. Selain dari tuntutan tentang segala yang berkaitan dengan jaminan baik dalam pendidikan, kesehatan, rasa aman dan lain sebagainya itu. Para pelayan masyarakat (baca: birokrat) harus mengakui dan memiliki kesadaran bahwa dari pungutan-pungutan dalam bentuk pajak, retribusi dan sumbangan lainnya tersebut yang dituangkan dalam bentuk anggaran pendapatan belanja daerah, disitu tercantum alokasi belanja aparatur. Alokasi yang memang diperuntukkan bagi mendukung dan mensupport segala bentuk tugas dan tanggung jawab para birokrat. Dan pada konteks riau yang setelah otonomi dilaksanakan alokasi anggaran bagi belanja aparatur selalu saja meningkat. Mulai dari gaji yang meningkat, honor yang meningkat, fasilitas yang baik, tunjangan kemahalan sampai ada yang disebut dengan gaji ketiga belas. Semua itu merupakan wujud kepedulian, keberpihakan yang jelas dan kepercayaan dari masyarakat pembayar pajak terhadap eksistensi dan masa depan para birokrat. Tapi sayang kenaikan dari anggaran belanja aparatur yang setiap tahun meningkat tidak mampu memberikan dampak positif terhadap moleknya performa kinerja birokrat terhadap peningkatan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran masyarakat pembayar pajak tersebut. Justru peningkatkan tersebut menimbulkan keresahan sosial ditengah masyarakat. Pembangunan hanya dicicipi oleh sebagaian golongan, marginalisasi pada masyarakat kota dan desa semakin lebar, kue pembangunan hanya di semai pada lokasi saja. Padahal jurang kemiskinan itu terdapat pada masyarakat pinggiran dan kampung-kampung. Belum lagi persoalan kebocoran anggaran yang hasilnya memang sangat-sangat dinikmati oleh segelintir orang saja. Kita memaklumi bahwa treatment untuk mencegah gerak korupsi salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan bagi para birokrat yang berpenghasilan rendah. Walaupun tidak ada jaminan atas itu karena korupsi berkaitan dengan besar dan luasnya kekuasaan yang dimiliki dan moralitas yang terpatri didiri para birokrat itu sendiri. Karena justru korupsi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan dan berpenghasilan relatif tinggi. Kita sepatutnya mengkhawatirkan masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kemiskinan menyebabkan orang korupsi, yang sesungguhnya bahwa korupsi lah yang sebenarnya menyebabkan kemiskinan. Untuk itu bagi para birokrat harus segera merefleksikan diri bahwa peningkatan kesejahteraan berupa gaji dan bentuk lainnya bukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan individu semata tetapi jauh dari itu untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada publik.
Pada kondisi kekinian timbul sikap mental yang mengkhawatirkan dikalangan penyelenggara pemerintah berupa sikap ’memiliki’ dan ’menguasai’ atas apa yang merupakan amanat dari masyarakat pembayar pajak. Dimana pada pikiran mereka kebijakan dan penggunaan anggaran adalah merupakan milik mereka sehingga orientasi keberpihakan kepada masyarakat semakin lemah, justru keberpihakan itu dibangun untuk mengakomodir kepentingan dan kroni-kroni mereka saja. bahwa mereka (baca birokrat) memposisikan pada sebuah ruang dan masyarakat pembayar pajak pada sisi ruang yang lain. Sehingga
Fenomena hidup bermasyarakat dan bernegara seperti itu tentunya harus ditiadakan setidaknya harus diminimalisir. Agar cita-cita dari pendiri dan penggagas negeri ini bisa terwujud. Untuk itu ada beberapa catatan yang harus dilakukan bagi pemerintah saat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih antara lain bagi setiap penyelenggara pemerintahan terutama pucuk pimpinan harus memiliki integritas yang tinggi. Integritas adalah sebuah sikap untuk menjaga dan mempertahankan martabat, marwah dari amanah yang diembah. Integritas memiliki sikap yang jujur, tegas, tegar, dan pantang menyerah. Hal ini penting dimiliki bagi para pucuk pimpinan disaat kondisi moral bangsa ini runtuh. Dengan pemimpin yang memiliki integritas tinggi diharapkan mampu memberi contoh, sikap, tindakan dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat banyak ditengah-tengah tuntutan, desakan, intervensi dan tiupan kepentingan yang justru cenderung untuk mencari kepentingan sesaat. Dengan moralitas dan integritas yang tinggi diharapkan juga nantinya dapat diturunkan kepada level yang lebih rendah. Buah mangga yang memiliki aroma yang harum jika jatuh dari pohonnya tentulah tidak jauh jatuhnya dari batangnya. Begitu pula jika seorang pucuk pimpinan disetiap tingkatan dapat berlaku baik, jujur,tegas dan tegar, kita yakin penyakit kronik dari persoalan daerah dan bangsa ini dapat diobati.
Selain itu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih tuntutan terhadap akuntabilitas merupakan sebuah keharus. Akuntabilitas ( pertanggungjawaban) dari setiap kebijakan yang dikeluarkan harus dijalankan. Tentunya disetiap tingkat memupuk integritas pertama: mendorong terciptanya pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintahan.
baca selengkapnya..
KOMUNITAS HUKUM ; Mengugat Riau
oleh
muhammad Darwis
Kata menggugat pada pemaknaan kata benda mengandung arti sebagai bentuk rasa kekecewaan yang dialami oleh seseorang atau suatu pihak terhadap orang lain atau pihak lain. Kekecewaan seseorang atau pihak lain bisa saja berhubungan dengan semakin tidak sejalannya apa yang menjadi harapan dengan kenyataan. Seiring perjalanan waktu kekecewaan akan terakumulasi dalam bentuk pemuakan, tatkala rentang antara harapan dan kenyataan semakin melebar, dan tidak ada tanda-tanda akan kembali normal.
Kata menggugat pada pemaknaan kata kerja mengandung arti sebagai suatu gerakan moral untuk menghambat/mencegah terus berlangsungnya bentuk-bentuk perilaku yang menimbulkan kekecewaan tersebut. Menggugat dengan demikian berupaya untuk mengingatkan kembali apa-apa saja sebenarnya yang menjadi perjuangan moral, yang dalam realisasinya sudah menyimpang begitu jauh dari cita-cita moral itu sendiri. Dengan demikian, menggugat dalam arti kata kerja mengandung gerakan moral yang mengkritisi dan mengingatkan kembali seseorang atau kelompok orang untuk kembali ke pangkal jalan, dan mengayunkan kembali langkah-langkah baru pada rute yang seharusnya dan semestinya.
Pemaknaan dalam kalimat menggugat Riau dengan demikian dapat ditafsirkan sebagai gerakan moral untuk mengingatkan para pemegang-pemegang Teraju di Riau (Eksekutif maupun Legislatif), tentang langkah-langkah selama satu dan beberapa tahun belakangan ini, yang dinilai oleh elemen masyarakat telah mengalami pergeseran dari perjuangan dan cita-cita moral yang semestinya. Dengan tatanan pemahaman demikian, maka menggugat bukanlah perwujudan caci-maki yang tidak rasional, melainkan suatu upaya untuk memperbaiki suatu kondisi sosial ke arah yang lebih baik.
Beberapa catatan yang menjadi landasan untuk menggugat Riau, pada prinsipnya berhubungan dengan dimensi politik, hukum dan HAM, ekonomi, sosial, dan budaya, yang dalam tatanannya masih berserakan. Hal ini menjadi paradok, tatkala tanpa disadari, waktu telah menghantarkan kita berjalan selama 5 tahun dalam ruang waktu menuju Riau 2020. Apa yang sudah kita dapatkan selama itu ? Dalam tatanan riil, kampanye pemberantasan korupsi oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono justru ditanggapi dingin di Riau. Berbagai kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di daerah ini, dalam proses penanganan hukumnya terkesan sangat lamban sekali.
Program K2I sebagai suatu program yang diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau, masih belum menampakkan dampaknya terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskin tetap saja berada pada persentase yang tinggi. Anak-anak usia sekolah yang putus sekolah dan atau tidak melanjutkan pendidikannya tetap saja terjadi di berbagai belahan daerah di Riau. Konflik agraria antara masyarakat hukum adat dengan investor belum mendapatkan suatu model penyelesaian yang permanen.
Sebagian besar masyarakat di Riau sebenarnya berharap kiranya permasalahan dan aspirasi masyarakat di Riau bisa diperjuangkan oleh anggota DPR/DPD asal Riau di tingkat Pusat. Tapi harapan itu hanya tinggal harapan. Sejauh ini peran wakil rakyat asal Riau di Pusat belum menunjukkan peran yang optimal dalam memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Riau. Kondisi ini diperburuk lagi dengan lakon yang dipertontonkan oleh para wakil rakyat di DPRD Riau dalam konteks hubungan Eksekutif-Legislatif, dan dalam kontek hubungan antar pejabat daerah, seperti antara Gubernur dengan para Bupati/Walikota, antara Bupati/Walikota suatu daerah dengan Bupati/Walikota daerah lainnya, yang kental dengan egoisme daerah, yang semuanya telah melemahkan Riau.
Haruskan peristiwa/kejadian yang berlangsung di depan mata kita dan di dalam rumah kita ini dan sebenarnya merugikan Riau secara keseluruhan ini kita biarkan ? Tidak ! elemen masyarakat Riau berkewajiban untuk mengingatkan para pemegang teraju di dearah ini untuk kembali menata tatanan kehidupan di berbagai bidang, untuk merajut kembali benang-benang yang selama ini sudah kusut. Masyarakat berkewajiban untuk membangunkan dan menyadarkan berbagai komponen pemerintahan di daerah ini akan kekeliruan tentang kebijakan, prinsip dan persepsinya tentang Riau ke depan.
baca selengkapnya..
muhammad Darwis
Kata menggugat pada pemaknaan kata benda mengandung arti sebagai bentuk rasa kekecewaan yang dialami oleh seseorang atau suatu pihak terhadap orang lain atau pihak lain. Kekecewaan seseorang atau pihak lain bisa saja berhubungan dengan semakin tidak sejalannya apa yang menjadi harapan dengan kenyataan. Seiring perjalanan waktu kekecewaan akan terakumulasi dalam bentuk pemuakan, tatkala rentang antara harapan dan kenyataan semakin melebar, dan tidak ada tanda-tanda akan kembali normal.
Kata menggugat pada pemaknaan kata kerja mengandung arti sebagai suatu gerakan moral untuk menghambat/mencegah terus berlangsungnya bentuk-bentuk perilaku yang menimbulkan kekecewaan tersebut. Menggugat dengan demikian berupaya untuk mengingatkan kembali apa-apa saja sebenarnya yang menjadi perjuangan moral, yang dalam realisasinya sudah menyimpang begitu jauh dari cita-cita moral itu sendiri. Dengan demikian, menggugat dalam arti kata kerja mengandung gerakan moral yang mengkritisi dan mengingatkan kembali seseorang atau kelompok orang untuk kembali ke pangkal jalan, dan mengayunkan kembali langkah-langkah baru pada rute yang seharusnya dan semestinya.
Pemaknaan dalam kalimat menggugat Riau dengan demikian dapat ditafsirkan sebagai gerakan moral untuk mengingatkan para pemegang-pemegang Teraju di Riau (Eksekutif maupun Legislatif), tentang langkah-langkah selama satu dan beberapa tahun belakangan ini, yang dinilai oleh elemen masyarakat telah mengalami pergeseran dari perjuangan dan cita-cita moral yang semestinya. Dengan tatanan pemahaman demikian, maka menggugat bukanlah perwujudan caci-maki yang tidak rasional, melainkan suatu upaya untuk memperbaiki suatu kondisi sosial ke arah yang lebih baik.
Beberapa catatan yang menjadi landasan untuk menggugat Riau, pada prinsipnya berhubungan dengan dimensi politik, hukum dan HAM, ekonomi, sosial, dan budaya, yang dalam tatanannya masih berserakan. Hal ini menjadi paradok, tatkala tanpa disadari, waktu telah menghantarkan kita berjalan selama 5 tahun dalam ruang waktu menuju Riau 2020. Apa yang sudah kita dapatkan selama itu ? Dalam tatanan riil, kampanye pemberantasan korupsi oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono justru ditanggapi dingin di Riau. Berbagai kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di daerah ini, dalam proses penanganan hukumnya terkesan sangat lamban sekali.
Program K2I sebagai suatu program yang diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau, masih belum menampakkan dampaknya terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskin tetap saja berada pada persentase yang tinggi. Anak-anak usia sekolah yang putus sekolah dan atau tidak melanjutkan pendidikannya tetap saja terjadi di berbagai belahan daerah di Riau. Konflik agraria antara masyarakat hukum adat dengan investor belum mendapatkan suatu model penyelesaian yang permanen.
Sebagian besar masyarakat di Riau sebenarnya berharap kiranya permasalahan dan aspirasi masyarakat di Riau bisa diperjuangkan oleh anggota DPR/DPD asal Riau di tingkat Pusat. Tapi harapan itu hanya tinggal harapan. Sejauh ini peran wakil rakyat asal Riau di Pusat belum menunjukkan peran yang optimal dalam memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Riau. Kondisi ini diperburuk lagi dengan lakon yang dipertontonkan oleh para wakil rakyat di DPRD Riau dalam konteks hubungan Eksekutif-Legislatif, dan dalam kontek hubungan antar pejabat daerah, seperti antara Gubernur dengan para Bupati/Walikota, antara Bupati/Walikota suatu daerah dengan Bupati/Walikota daerah lainnya, yang kental dengan egoisme daerah, yang semuanya telah melemahkan Riau.
Haruskan peristiwa/kejadian yang berlangsung di depan mata kita dan di dalam rumah kita ini dan sebenarnya merugikan Riau secara keseluruhan ini kita biarkan ? Tidak ! elemen masyarakat Riau berkewajiban untuk mengingatkan para pemegang teraju di dearah ini untuk kembali menata tatanan kehidupan di berbagai bidang, untuk merajut kembali benang-benang yang selama ini sudah kusut. Masyarakat berkewajiban untuk membangunkan dan menyadarkan berbagai komponen pemerintahan di daerah ini akan kekeliruan tentang kebijakan, prinsip dan persepsinya tentang Riau ke depan.
baca selengkapnya..
KOMUNITAS HUKUM; KEBERPIHAKAN APBD UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
oleh
muhammad
Salah satu dari agenda reformasi adalah pelaksanaan perwujudan demokratisasi dan otonomi daerah, yang diharapkan mampu memberi kesegaran dan pencerahan bagi penataan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik merupakan terjemahan dari konsep good governance. Dalam konsep good governance dipapar tujuan, hak dan tanggung jawab yang harus diemban oleh Aparatur Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kalangan pengusaha (bussines) dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bagi sebesar-besar kesejahteraan kehidupan bersama.
Pelaksananan good governance secara tidak langsung dapat diterjemahkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD). APBD yang baik adalah APBD yang mampu menjawab dan memecahkan persoalan yang saat ini terjadi di masyarakat baik dari segi pemerintahan, ekonomi, sosial budya, maupun arah pembangunan ke depan. Saat ini menurut fraksi kami yang harus diadopsi dalam APBD adalah mampu memecahkan beberapa persoalan yaitu :
1. Mampu menerapkan konsep-konsep good governance dalam pemerintahan.
2. Mampu mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah ekonomi dan sosial.
3. Mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan
4. Mampu meningkatkan derajad kesehatan masyarakat
5. Mampu meningkatkan dan mendorong peran usaha kecil dan menengah serta koperasi
6. Mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif
7. Mampu menentukan program pembangunan strategis.
1) Penerapan konsep good governance menjadi isu utama yang harus diterjemahkan dalam APBD, hal ini dilandasi dengan kesadaran akan pentingnya tata pemerintahan yang baik demi terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang terarah dan tetap sasaran. Pemerintahan yang baik selain dilakukan melalui perubahan sistem seperti menerapkan sistem tranparansi, akuntabel, partisipatif masyarakat, keberpihakan kepada masyarakat, efektif dan efesien, serta bertanggung jawab, juga dapat dilakukan melalui program peningkatan kesejahteraan pegawai, peningkatan kinerja dan komitmen pegawai, peningkatan keahlian pegawai serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. Untuk itu secara terencana dan bertahap Pemerintah Kabupaten harus mengambil langkah penting untuk menata dan meningkatan kinerja elemen good governance secara optimal.
2) Peningkat pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi isu kedua setelah penerapan good governance. Sebagian masyarakat saat ini merupakan masyarakat pertanian dan perkebunan, serta masyarakat nelayan. APBD harus mampu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Penanganan terhadap masyarakat pertanian dan perkebunan dengan masyarakat nelayan memiliki perbedaan dikarenakan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga program yang dilaksanakan juga harus berbeda.
Masyarakat pertanian dan perkebunan memerlukan program yang terkait erat dengan pertanian dan perkebungan antara lain : sertifikasi pertanahan, distribusi pupuk subsidi, kondisi pasar yang layak dan terjangkau. Sedangkan masyarakat nelayan memerlukan program antara lain : peralatan nelayan, bahan bakar minyak Subdisi, perizinan kelautan, tempat pelelangan ikan (TPI), serta peningkatan keamanan.
3) Kualitas dan kuantitas pendidikan menjadi isu ketiga setelah pertumbuhan ekonomi. Pendidikan merupakan aset yang harus disalurkan kepada seluruh masyarakat. Peningkatan pendidikan melalui APBD dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Kondisi pendidikan saat ini masih pada tahap riskan, selain jauh dari informasi dan kelengkapan peralatan pendidikan seperti buku, dan alat perangga serta laboratorium. Selain itu peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan yang perlu diperhatikan lagi adalah tingkat kesejahteraan para guru.
4) Setelah tercukup kebutuhan pendidikan, kebutuhan lain yang diperlukan adalah tercukupinya aspek kesehatan. Kesehatan masyarakat merupakan hak azazi manusia, dalam APBD proyeksi peningkatan kesehatan masyarakat dapat dilakukan melalui memperbanyak dan meningkatkan kualitas puskesmas sebagai basis kesehatan masyarakat, pemberian kesehatan gratis kepada maysarakat miskin, dan membangun sistem pencegahan terhadap penyebaran suatu virus berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
5) Peningkatan kerjasama dan kebersamaan pemerintah dengan masyarakat dalam bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam bidang ekonomi adalah meningkatkan dan mendorong peran usaha kecil dan menengah dan koperasi, sebagai basis perekonomian masyarakat. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta koperasi dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan manajemen koperasi, serta peningkatan jenis dan macam-macam usaha kecil dan menengah serta koperasi yang sesuai dengan kondisi daerah. Pergerakan usaha kecil dan menengah serta koperasi harus mendapat perhatian khusus karena saat ini usaha kecil dan menengah serta koperasi belum mendapatkan posisi yang tepat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
6) Mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, merupakan hal yang harus diciptakan melalui APDB antara lain membuka askes ke daerah-daerah pertanian, perkebunan dan kelautan seperti penambahan dan perbaikan jalan, peningkatan jaringan telekomunikasi dan informasi serta kelistrikan sebagai akses utama untuk sebuah industri. Pembukaan askes ke daerah-daerah terpencil bukan untuk kepentingan bisnis semata juga termasuk kepentingan masyarakat. Selain iklim usaha investor juga perlu dilakukan adalah menciptakan iklim usaha yang sehat dan bersaing antara sesama pengusaha lokal, dengan menerapkan sistem terbuka, yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepoteisme.
7) Penentukan program pembangunan Strategis adalah hal yang urgen dilakukan, pembangunan secara yang terencana, sestematis dan tepat guna serta ketatnya pengawasan baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen maupun DPRD sendiri, merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan strategis.
baca selengkapnya..
muhammad
Salah satu dari agenda reformasi adalah pelaksanaan perwujudan demokratisasi dan otonomi daerah, yang diharapkan mampu memberi kesegaran dan pencerahan bagi penataan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik merupakan terjemahan dari konsep good governance. Dalam konsep good governance dipapar tujuan, hak dan tanggung jawab yang harus diemban oleh Aparatur Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kalangan pengusaha (bussines) dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bagi sebesar-besar kesejahteraan kehidupan bersama.
Pelaksananan good governance secara tidak langsung dapat diterjemahkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD). APBD yang baik adalah APBD yang mampu menjawab dan memecahkan persoalan yang saat ini terjadi di masyarakat baik dari segi pemerintahan, ekonomi, sosial budya, maupun arah pembangunan ke depan. Saat ini menurut fraksi kami yang harus diadopsi dalam APBD adalah mampu memecahkan beberapa persoalan yaitu :
1. Mampu menerapkan konsep-konsep good governance dalam pemerintahan.
2. Mampu mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah ekonomi dan sosial.
3. Mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan
4. Mampu meningkatkan derajad kesehatan masyarakat
5. Mampu meningkatkan dan mendorong peran usaha kecil dan menengah serta koperasi
6. Mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif
7. Mampu menentukan program pembangunan strategis.
1) Penerapan konsep good governance menjadi isu utama yang harus diterjemahkan dalam APBD, hal ini dilandasi dengan kesadaran akan pentingnya tata pemerintahan yang baik demi terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang terarah dan tetap sasaran. Pemerintahan yang baik selain dilakukan melalui perubahan sistem seperti menerapkan sistem tranparansi, akuntabel, partisipatif masyarakat, keberpihakan kepada masyarakat, efektif dan efesien, serta bertanggung jawab, juga dapat dilakukan melalui program peningkatan kesejahteraan pegawai, peningkatan kinerja dan komitmen pegawai, peningkatan keahlian pegawai serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. Untuk itu secara terencana dan bertahap Pemerintah Kabupaten harus mengambil langkah penting untuk menata dan meningkatan kinerja elemen good governance secara optimal.
2) Peningkat pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi isu kedua setelah penerapan good governance. Sebagian masyarakat saat ini merupakan masyarakat pertanian dan perkebunan, serta masyarakat nelayan. APBD harus mampu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Penanganan terhadap masyarakat pertanian dan perkebunan dengan masyarakat nelayan memiliki perbedaan dikarenakan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga program yang dilaksanakan juga harus berbeda.
Masyarakat pertanian dan perkebunan memerlukan program yang terkait erat dengan pertanian dan perkebungan antara lain : sertifikasi pertanahan, distribusi pupuk subsidi, kondisi pasar yang layak dan terjangkau. Sedangkan masyarakat nelayan memerlukan program antara lain : peralatan nelayan, bahan bakar minyak Subdisi, perizinan kelautan, tempat pelelangan ikan (TPI), serta peningkatan keamanan.
3) Kualitas dan kuantitas pendidikan menjadi isu ketiga setelah pertumbuhan ekonomi. Pendidikan merupakan aset yang harus disalurkan kepada seluruh masyarakat. Peningkatan pendidikan melalui APBD dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Kondisi pendidikan saat ini masih pada tahap riskan, selain jauh dari informasi dan kelengkapan peralatan pendidikan seperti buku, dan alat perangga serta laboratorium. Selain itu peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan yang perlu diperhatikan lagi adalah tingkat kesejahteraan para guru.
4) Setelah tercukup kebutuhan pendidikan, kebutuhan lain yang diperlukan adalah tercukupinya aspek kesehatan. Kesehatan masyarakat merupakan hak azazi manusia, dalam APBD proyeksi peningkatan kesehatan masyarakat dapat dilakukan melalui memperbanyak dan meningkatkan kualitas puskesmas sebagai basis kesehatan masyarakat, pemberian kesehatan gratis kepada maysarakat miskin, dan membangun sistem pencegahan terhadap penyebaran suatu virus berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
5) Peningkatan kerjasama dan kebersamaan pemerintah dengan masyarakat dalam bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam bidang ekonomi adalah meningkatkan dan mendorong peran usaha kecil dan menengah dan koperasi, sebagai basis perekonomian masyarakat. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta koperasi dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan manajemen koperasi, serta peningkatan jenis dan macam-macam usaha kecil dan menengah serta koperasi yang sesuai dengan kondisi daerah. Pergerakan usaha kecil dan menengah serta koperasi harus mendapat perhatian khusus karena saat ini usaha kecil dan menengah serta koperasi belum mendapatkan posisi yang tepat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
6) Mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, merupakan hal yang harus diciptakan melalui APDB antara lain membuka askes ke daerah-daerah pertanian, perkebunan dan kelautan seperti penambahan dan perbaikan jalan, peningkatan jaringan telekomunikasi dan informasi serta kelistrikan sebagai akses utama untuk sebuah industri. Pembukaan askes ke daerah-daerah terpencil bukan untuk kepentingan bisnis semata juga termasuk kepentingan masyarakat. Selain iklim usaha investor juga perlu dilakukan adalah menciptakan iklim usaha yang sehat dan bersaing antara sesama pengusaha lokal, dengan menerapkan sistem terbuka, yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepoteisme.
7) Penentukan program pembangunan Strategis adalah hal yang urgen dilakukan, pembangunan secara yang terencana, sestematis dan tepat guna serta ketatnya pengawasan baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen maupun DPRD sendiri, merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan strategis.
baca selengkapnya..
PAKAR HUKUM; 2007 DAN GERAKAN HIDUP SEHAT TANPA KORUPSI oleh Nurcahyadi Tak berselang lama kita akan memasuki tahun 2007, setelah selama satu tahun
oleh
Nurcahyadi
Tak berselang lama kita akan memasuki tahun 2007, setelah selama satu tahun menjalani dinamika berbagai kehidupan ditahun 2006. dan akhir tahun selalu dijadikan momen untuk melakukan refleksi dan evaluasi atas apa yang telah dilakukan selama satu tahun kebelakang. Walaupun seharusnya refleksi atau evaluasi itu haruslah dilakukan setiap waktu, karena sedetik, sehari apalagi setahun, waktu yang telah terlewati tidak akan pernah bisa kembali. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda; merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sungguh sebuah nasehat yang mengandung nilai yang amat dalam didalam menjalani kehidupan sehari-hari terlebih lagi didalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam konteks sebuah negara seluruh elemen masyarakat dari berbagai tingkatan sosial dan golongan tentunya harus mau dan mampu memberikan kontribusi positif dalam tiap derap langkah kehidupan bernegara yang saat ini masih dihadapi dan akan selalu menghadapi berbagai persoalan yang sangat kompleks kedepan. Yang solusi jawaban dari berbagai persoalan tersebut tergantung bagaimana kita mampu merumuskan, mengidentifikasi dan yang sangat penting adalah keseriusan dan komitmen didalam mencari jalan keluar yang terbaik dari berbagai persoalan.
Salah satu persoalan berat dan kritis yang dihadapi oleh bangsa dan daerah ini adalah menyebarnya penyakit yang bernama ’virus korupsi’, dan tak satu orangpun memungkiri dan membantahnya. Era reformasi yang telah berjalan delapan tahun lebih, belum mampu mengatasi menyebarnya virus korupsi yang justeru dari tahun ketahun semakin meluas menusuk keberbagai sendi dan tatanan kehidupan. Mulai dari lembaga eksekutif, legislatif sampai ke yudikatif. Yang merupakan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab didalam memberantas virus tersebut. Ternyata Sapu sebagai pembersih lantai yang kotor telah kotor lebih dahulu. Mulai dari dana buat program orang-orang yang miskin dan generasi muda yang bodoh, sampai dengan bantuan untuk pembangunan mesjid pun telah dirasuki oleh virus korupsi ini. Virus korupsi telah begitu endemik di negeri yang bernama Indonesia.
Layaknya virus, semua orang pasti sangat mengkhawatirkan. Baik itu virus yang menerpa CPU yang ada di komputer atau lap top. Virus mematikan yang perkembang biakannya dari unggas yang disebut dengan virus flu burung (Avian Influenz). Virus HIV/AIDS yang menyerang kekebalan tubuh seseorang karena disebabkan kerap ’jajan’. Virus yang menyerang binatang ternak peliharaan yang disebut dengan antrax, dan banyak lagi virus mematikan lainnya. Dan terhadap virus ini telah menjadi sorotan dan perhatian serius bagi pemerintah didalam penanggulangannya. Terlebih akhir-akhir ini dengan semakin meluasnya penyebaran virus yang telah banyak memakan korban yaitu virus flu burung. Dan layaknya pemerintah segera melakukan rapat, koordinasi, sosialisasi dan kampanye. Baik itu dimedia cetak, elektronik, pemasangan spanduk, leaflet dan lain-lain. Memberikan ganti rugi sampai dengan penindakan dengan memberikan pengobatan gratis agar tidak jatuh korban nyawa. Untuk itu semua dialokasikan anggaran yang tidak sedikit dari uang rakyat pembayar pajak. Realistis memang jika bekerja dengan logika tanpa logistik tentunya para penyelenggara pemerintah tidak akan maksimal. Dan terakhir pemerintah menyampaikan himbauan di koran dan ditelevisi dengan jas dan dasi yang necis sambil berkata; kepada seluruh masyarakat agar selalu waspada dan selalu menjaga kebersihan lingkungan mulai dari keluarga sampai dengan lingkungan yang lebih luas. INGAT!!! bahwa kebersihan adalah sebahagian dari iman.
Lain halnya dengan virus korupsi, yang tidak kalah mematikan dengan membunuh secara perlahan ( killing the soflty) harapan jutaan orang-orang miskin yang memiliki hak yang sama untuk hidup lebih layak. Penanggulangan seakan dicuaikan dan terkesan dijadikan anak tiri dari persoalan bangsa. Mungkin rapat-rapat dan kordinasi didalam membahas penanggulangannya sangat intens, tetapi ketika saat sosialisasi, kampanye diberbagai media cetak sangat minim. Apa lagi untuk hal pencegahan dan penanggulannya. Sepertinya untuk virus yang satu ini kita ( baca: pemerintah ) kuat di modul tetapi lemah di modal. Dan realistis hal ini terjadi karena kebijakan konsep, action dan anggaran sangat minim. Dan lebih realistis lagi hal ini terjadi jika kita katakan bahwa virus korupsi tersebut menyebar dan mengakar ditubuh para mayoritas pejabat dan penyelenggara negara. Yang nota bene memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh untuk membasmi atau bahkan menyemai virus korupsi itu sendiri. Tidak heran ketika memperingati hari AIDS sedunia, Hari anti narkoba di meriahkan dengan berbagai spanduk, dialog, kampanye sampai dengan gerak jalan santai. Namun ketika hari anti korupsi sedunia tiba, jangankan gerak jalan, spanduk dan himbauan pun dari pemerintah yang berkata; marilah kita waspadai penyebaran virus korupsi mulai dari kebersihan lingkungan keluarga yang terkecil sampai lingkungan yang lebih luas; INGAT!!! Kebersihan adalah sebahagian dari iman pun tak terdengar. Hanya sebahagian kecil dari masyarakat yang merayakan hari anti korupsi sedunia tersebut.
Jika ingin jujur sebenarnya dari berbagai virus yang kita hadapi saat ini, tidaklah terlalu sulit-sulit amat ( si amat aja ngak sulit ). Hanya metoda dan pendekatannya saja yang berbeda. Inti dari persoalan tersebut adalah bagaimana kita terutama pemerintah memiliki komitmen, kemauan, keinginan dan selalu istiqomah didalam memecahkan persoalan virus tersebut. Sama hal nya ketika Virus HIV dan flu burung menyerang negeri ini. Begitu sigap dan seriusnya para pucuk pimpinan negeri ini dan para pejabat senior bersikap dan bertindak. Seharusnya begitu juga sikap dan tindakan yang dilakukan oleh para pucuk pimpinan negeri ini dan para pejabat senior serta pegawai dibawahnya terhadap virus yang bernama korupsi. Toh dampak dari virus ini sama bahayanya, yaitu dapat menyebabkan kematian. Dan tidak ada perbedaan atas kematian dari virus tersebut. Apakah nyawa seorang manusia yang diakibatkan oleh virus korupsi tidak sama harganya dengan nyawa seorang manusia yang diakibatkan oleh virus flu burung atau virus lainnya?. Bahkan, bukankah virus korupsi ini merupakan penyebab lahirnya virus-virus lain?. Dana kesehatan yang dipotong, dana pendidikan yang disunat, dana program orang miskin yang disikat, dana pembuatan jalan umum yang dibabat, tentunya telah melahirkan berbagai macam virus.
2007 sebagai tahun yang akan menggantikan perjalanan satu tahun di 2006, hendaknya dimaknai bagi kita semua terutama bagi kalangan pemerintah sebagai pemangku kekuasaan dan pemegang amanat rakyat sebagai tahun untuk bersama-sama kita bergandeng tangan, menyisingkan lengan baju, sungguh-sungguh, serius dan berkomitmen untuk memberantas berkembang biaknya virus korupsi. Tahun 2007 kita jadikan tahun Gerakan Hidup Sehat Tanpa Korupsi. Ditahun 2007 Genderang perang kita tabuh untuk melawan dan membasmi korupsi. Para pucuk pimpinan dan para pejabat senior negeri ini harus ( mulai ) bertindak dan bersikap tegas didalam memberantas virus ini. Tunjukkan kinerja dengan komitmen dan kebijakan yang strategis, konseptual dan aplikatif didalam pemberantasan virus korupsi. Yakin bahwa rakyat akan selalu bersama para pemimpin yang memiiki komitmen tersebut. Karena virus korupsi yang dibungkus dengan baju suap, uang pelicin, uang rokok, pungutan ilegal, nyata-nyata menyebabkan kemiskinan dan kebodohan secara struktural yang merupakan persoalan besar yang dihadapi negeri ini. Virus Korupsi nyata-nyata telah merenggut ribuan bahkan jutaan harapan hidup generasi muda bangsa. Nyata-nyata korupsi telah mengakibatkan kecilnya gaji para pegawai rendahan dan polisi berpangkat kopral. Nyata-nyata korupsi telah meluluh lantakan hutan yang menyebabkan banjir, longsor dan putusnya sarana transportasi umum. Nyata-nyata korupsi telah mengakibatkan hengkangnya para investor yang ingin menanamkan modalnya dinegeri ini. Dan nyata-nyata virus korupsi telah menghancurkan tatanan kehidupan sosial di negeri ini. Mari kita jadikan virus korupsi merupakan musuh bersama (Common Enemy).
Rakyat ditahun 2007 harus melakukan konsolidasi dan sinergisitas didalam melakukan perlawanan terhadap virus korupsi. Sosialisasi dan kampanye yang konstruktif, berkesinambungan dan massif harus dilakukan. Generasi muda dinegeri ini harus diselamatkan dari virus korupsi dengan berbagai pendidikan, penyuluhan, pelatihan tentang bahaya laten virus korupsi. Disisi lain penegakan hukum didalam bidang korupsi harus terus ditegakkan. Para pelaku korupsi harus diberikan hukuman yang adil atas apa yang telah diperbuat sebagai wujud efek jera (Shock Therapy), sehingga virus korupsi dapat diminimalisir. Mari kita jadikan tahun 2007 sebagai Gerakan Hidup Sehat Tanpa Korupsi.
baca selengkapnya..
Nurcahyadi
Tak berselang lama kita akan memasuki tahun 2007, setelah selama satu tahun menjalani dinamika berbagai kehidupan ditahun 2006. dan akhir tahun selalu dijadikan momen untuk melakukan refleksi dan evaluasi atas apa yang telah dilakukan selama satu tahun kebelakang. Walaupun seharusnya refleksi atau evaluasi itu haruslah dilakukan setiap waktu, karena sedetik, sehari apalagi setahun, waktu yang telah terlewati tidak akan pernah bisa kembali. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda; merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sungguh sebuah nasehat yang mengandung nilai yang amat dalam didalam menjalani kehidupan sehari-hari terlebih lagi didalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam konteks sebuah negara seluruh elemen masyarakat dari berbagai tingkatan sosial dan golongan tentunya harus mau dan mampu memberikan kontribusi positif dalam tiap derap langkah kehidupan bernegara yang saat ini masih dihadapi dan akan selalu menghadapi berbagai persoalan yang sangat kompleks kedepan. Yang solusi jawaban dari berbagai persoalan tersebut tergantung bagaimana kita mampu merumuskan, mengidentifikasi dan yang sangat penting adalah keseriusan dan komitmen didalam mencari jalan keluar yang terbaik dari berbagai persoalan.
Salah satu persoalan berat dan kritis yang dihadapi oleh bangsa dan daerah ini adalah menyebarnya penyakit yang bernama ’virus korupsi’, dan tak satu orangpun memungkiri dan membantahnya. Era reformasi yang telah berjalan delapan tahun lebih, belum mampu mengatasi menyebarnya virus korupsi yang justeru dari tahun ketahun semakin meluas menusuk keberbagai sendi dan tatanan kehidupan. Mulai dari lembaga eksekutif, legislatif sampai ke yudikatif. Yang merupakan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab didalam memberantas virus tersebut. Ternyata Sapu sebagai pembersih lantai yang kotor telah kotor lebih dahulu. Mulai dari dana buat program orang-orang yang miskin dan generasi muda yang bodoh, sampai dengan bantuan untuk pembangunan mesjid pun telah dirasuki oleh virus korupsi ini. Virus korupsi telah begitu endemik di negeri yang bernama Indonesia.
Layaknya virus, semua orang pasti sangat mengkhawatirkan. Baik itu virus yang menerpa CPU yang ada di komputer atau lap top. Virus mematikan yang perkembang biakannya dari unggas yang disebut dengan virus flu burung (Avian Influenz). Virus HIV/AIDS yang menyerang kekebalan tubuh seseorang karena disebabkan kerap ’jajan’. Virus yang menyerang binatang ternak peliharaan yang disebut dengan antrax, dan banyak lagi virus mematikan lainnya. Dan terhadap virus ini telah menjadi sorotan dan perhatian serius bagi pemerintah didalam penanggulangannya. Terlebih akhir-akhir ini dengan semakin meluasnya penyebaran virus yang telah banyak memakan korban yaitu virus flu burung. Dan layaknya pemerintah segera melakukan rapat, koordinasi, sosialisasi dan kampanye. Baik itu dimedia cetak, elektronik, pemasangan spanduk, leaflet dan lain-lain. Memberikan ganti rugi sampai dengan penindakan dengan memberikan pengobatan gratis agar tidak jatuh korban nyawa. Untuk itu semua dialokasikan anggaran yang tidak sedikit dari uang rakyat pembayar pajak. Realistis memang jika bekerja dengan logika tanpa logistik tentunya para penyelenggara pemerintah tidak akan maksimal. Dan terakhir pemerintah menyampaikan himbauan di koran dan ditelevisi dengan jas dan dasi yang necis sambil berkata; kepada seluruh masyarakat agar selalu waspada dan selalu menjaga kebersihan lingkungan mulai dari keluarga sampai dengan lingkungan yang lebih luas. INGAT!!! bahwa kebersihan adalah sebahagian dari iman.
Lain halnya dengan virus korupsi, yang tidak kalah mematikan dengan membunuh secara perlahan ( killing the soflty) harapan jutaan orang-orang miskin yang memiliki hak yang sama untuk hidup lebih layak. Penanggulangan seakan dicuaikan dan terkesan dijadikan anak tiri dari persoalan bangsa. Mungkin rapat-rapat dan kordinasi didalam membahas penanggulangannya sangat intens, tetapi ketika saat sosialisasi, kampanye diberbagai media cetak sangat minim. Apa lagi untuk hal pencegahan dan penanggulannya. Sepertinya untuk virus yang satu ini kita ( baca: pemerintah ) kuat di modul tetapi lemah di modal. Dan realistis hal ini terjadi karena kebijakan konsep, action dan anggaran sangat minim. Dan lebih realistis lagi hal ini terjadi jika kita katakan bahwa virus korupsi tersebut menyebar dan mengakar ditubuh para mayoritas pejabat dan penyelenggara negara. Yang nota bene memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh untuk membasmi atau bahkan menyemai virus korupsi itu sendiri. Tidak heran ketika memperingati hari AIDS sedunia, Hari anti narkoba di meriahkan dengan berbagai spanduk, dialog, kampanye sampai dengan gerak jalan santai. Namun ketika hari anti korupsi sedunia tiba, jangankan gerak jalan, spanduk dan himbauan pun dari pemerintah yang berkata; marilah kita waspadai penyebaran virus korupsi mulai dari kebersihan lingkungan keluarga yang terkecil sampai lingkungan yang lebih luas; INGAT!!! Kebersihan adalah sebahagian dari iman pun tak terdengar. Hanya sebahagian kecil dari masyarakat yang merayakan hari anti korupsi sedunia tersebut.
Jika ingin jujur sebenarnya dari berbagai virus yang kita hadapi saat ini, tidaklah terlalu sulit-sulit amat ( si amat aja ngak sulit ). Hanya metoda dan pendekatannya saja yang berbeda. Inti dari persoalan tersebut adalah bagaimana kita terutama pemerintah memiliki komitmen, kemauan, keinginan dan selalu istiqomah didalam memecahkan persoalan virus tersebut. Sama hal nya ketika Virus HIV dan flu burung menyerang negeri ini. Begitu sigap dan seriusnya para pucuk pimpinan negeri ini dan para pejabat senior bersikap dan bertindak. Seharusnya begitu juga sikap dan tindakan yang dilakukan oleh para pucuk pimpinan negeri ini dan para pejabat senior serta pegawai dibawahnya terhadap virus yang bernama korupsi. Toh dampak dari virus ini sama bahayanya, yaitu dapat menyebabkan kematian. Dan tidak ada perbedaan atas kematian dari virus tersebut. Apakah nyawa seorang manusia yang diakibatkan oleh virus korupsi tidak sama harganya dengan nyawa seorang manusia yang diakibatkan oleh virus flu burung atau virus lainnya?. Bahkan, bukankah virus korupsi ini merupakan penyebab lahirnya virus-virus lain?. Dana kesehatan yang dipotong, dana pendidikan yang disunat, dana program orang miskin yang disikat, dana pembuatan jalan umum yang dibabat, tentunya telah melahirkan berbagai macam virus.
2007 sebagai tahun yang akan menggantikan perjalanan satu tahun di 2006, hendaknya dimaknai bagi kita semua terutama bagi kalangan pemerintah sebagai pemangku kekuasaan dan pemegang amanat rakyat sebagai tahun untuk bersama-sama kita bergandeng tangan, menyisingkan lengan baju, sungguh-sungguh, serius dan berkomitmen untuk memberantas berkembang biaknya virus korupsi. Tahun 2007 kita jadikan tahun Gerakan Hidup Sehat Tanpa Korupsi. Ditahun 2007 Genderang perang kita tabuh untuk melawan dan membasmi korupsi. Para pucuk pimpinan dan para pejabat senior negeri ini harus ( mulai ) bertindak dan bersikap tegas didalam memberantas virus ini. Tunjukkan kinerja dengan komitmen dan kebijakan yang strategis, konseptual dan aplikatif didalam pemberantasan virus korupsi. Yakin bahwa rakyat akan selalu bersama para pemimpin yang memiiki komitmen tersebut. Karena virus korupsi yang dibungkus dengan baju suap, uang pelicin, uang rokok, pungutan ilegal, nyata-nyata menyebabkan kemiskinan dan kebodohan secara struktural yang merupakan persoalan besar yang dihadapi negeri ini. Virus Korupsi nyata-nyata telah merenggut ribuan bahkan jutaan harapan hidup generasi muda bangsa. Nyata-nyata korupsi telah mengakibatkan kecilnya gaji para pegawai rendahan dan polisi berpangkat kopral. Nyata-nyata korupsi telah meluluh lantakan hutan yang menyebabkan banjir, longsor dan putusnya sarana transportasi umum. Nyata-nyata korupsi telah mengakibatkan hengkangnya para investor yang ingin menanamkan modalnya dinegeri ini. Dan nyata-nyata virus korupsi telah menghancurkan tatanan kehidupan sosial di negeri ini. Mari kita jadikan virus korupsi merupakan musuh bersama (Common Enemy).
Rakyat ditahun 2007 harus melakukan konsolidasi dan sinergisitas didalam melakukan perlawanan terhadap virus korupsi. Sosialisasi dan kampanye yang konstruktif, berkesinambungan dan massif harus dilakukan. Generasi muda dinegeri ini harus diselamatkan dari virus korupsi dengan berbagai pendidikan, penyuluhan, pelatihan tentang bahaya laten virus korupsi. Disisi lain penegakan hukum didalam bidang korupsi harus terus ditegakkan. Para pelaku korupsi harus diberikan hukuman yang adil atas apa yang telah diperbuat sebagai wujud efek jera (Shock Therapy), sehingga virus korupsi dapat diminimalisir. Mari kita jadikan tahun 2007 sebagai Gerakan Hidup Sehat Tanpa Korupsi.
baca selengkapnya..
PAKAR HUKUM; Penguatan Masyarakat
oleh
muhammad darwis
Secara konseptual, penguatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kebodohan dan keterbelakangan. Dengan demikian penguatan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.
1. Penguatan di bidang sosial budaya, berarti menyangkut upaya peningkatan
kehidupan sosial budaya yang berakar pada nilai-nilai budaya yang
dimiliki oleh masyarakat setempat sehingga mereka tidak terserabut dari
akar budaya yag telah melingkupi kehidupan mereka selama ini.
2. Penguatan di bidang politik, berarti menyangkut upaya peningkatan
kemampuan dan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk
mengambil keputusan sendiri mulai dari proses perencanaan sampai
dengan pemantauan dan evaluasi berbagai program pembangunan yang
mereka laksanakan.
Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatkan kegiatan pembangunan yang terencana dan partisipatif yang dikemas dengan muatan Penguatan Masyarakat. Karena itu dalam kegiatan ini menuntut untuk menempatkan masyarakat atau rakyat sebagi pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam setiap tahapan kegiatan.
Skenario yang ada dalam program ini selalu diarahkan pada penciptaan kondisi dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat dapat menikmati pembangunan yang sesuai dengan keinginan mereka serta memberi kesempatan yang lebih luas kepada mereka untuk melakukan pilihan-pilihan secara bebas dan mandiri sesuai dengan potensi dan karakteristik yang mereka miliki.
Dalam kegiatan ini, upaya memperkuat faktor pendidikan dilakukan dengan memberikan informasi, melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, menumbuhkan pola pikir yang rasional, mendorong kesadaran berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga dapat tertanam benih-benih ”Modernisasi” dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian kegiatan ini akan menjadi wahana socio-cultural learning bagi masyarakat.
baca selengkapnya..
muhammad darwis
Secara konseptual, penguatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kebodohan dan keterbelakangan. Dengan demikian penguatan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.
1. Penguatan di bidang sosial budaya, berarti menyangkut upaya peningkatan
kehidupan sosial budaya yang berakar pada nilai-nilai budaya yang
dimiliki oleh masyarakat setempat sehingga mereka tidak terserabut dari
akar budaya yag telah melingkupi kehidupan mereka selama ini.
2. Penguatan di bidang politik, berarti menyangkut upaya peningkatan
kemampuan dan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk
mengambil keputusan sendiri mulai dari proses perencanaan sampai
dengan pemantauan dan evaluasi berbagai program pembangunan yang
mereka laksanakan.
Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatkan kegiatan pembangunan yang terencana dan partisipatif yang dikemas dengan muatan Penguatan Masyarakat. Karena itu dalam kegiatan ini menuntut untuk menempatkan masyarakat atau rakyat sebagi pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam setiap tahapan kegiatan.
Skenario yang ada dalam program ini selalu diarahkan pada penciptaan kondisi dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat dapat menikmati pembangunan yang sesuai dengan keinginan mereka serta memberi kesempatan yang lebih luas kepada mereka untuk melakukan pilihan-pilihan secara bebas dan mandiri sesuai dengan potensi dan karakteristik yang mereka miliki.
Dalam kegiatan ini, upaya memperkuat faktor pendidikan dilakukan dengan memberikan informasi, melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, menumbuhkan pola pikir yang rasional, mendorong kesadaran berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga dapat tertanam benih-benih ”Modernisasi” dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian kegiatan ini akan menjadi wahana socio-cultural learning bagi masyarakat.
baca selengkapnya..
Subscribe to:
Posts (Atom)