Perjalanan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar terus diintimidasi oleh prilaku-perilaku yang kotor, untuk menjaga ketahanan nasional baik ekonomi, energ, dan sosia,l Indonesia harus bekerja keras dan berupaya untuk melawan aktivitas korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang paling membahayakan dalam rangka mematikan kreativitas dan menidurkan sikap daya saing antar sesama, sehingga upaya menjadi bangsa Indonesia yang tangguh harus terus menjadi mimpi yang tidak berujung.
Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat secara tegas untuk pertama kalinya pada pasal 1, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:
Yang disebut tindak pidana korupsi ialah:
a. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat;
b. Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalah-gunakan jabatan dan kedudukan;
c. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 17 sampai pasal 21 peraturan ini dan dalam pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Sedangkan versi Undang-Undang yang pertama kali mencantumkan pengertian korupsi pada pasal 1, Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagian besar pengertian korupsi dalam UU tersebut dirujuk dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP), yang berbunyi:
Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:
a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
c. Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 435 K.U.H.P.;
d. Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;
e. Barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419 dan 420 K.U.H.P. tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
f. Barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e pasal ini.
Perubahan terakhir Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi yatiu UU No. 31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 Pasal 2 menyebutkan bahwa korupsi adalah :
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 terdapat 30 rumusan bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terpisah dan terperinci mengenai perbuatan-perbuatan yang dikenakan pidana korupsi. Namun pada dasarnya 30 bentuk/jenis korupsi itu dapat dikelompokan menjadi:
a. Kerugian keuangan negara
b. Suap menyuap
c. Pengelapan dalam jabatan
d. Pemerasan
e. Perbuatan curang
f. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan
g. Gratifikasi
Pada tahun 2005, menurut data Pacific and Economic Risk Consultancy, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari, korupsi bagi bangsa Indonesia yang sudah pada tataran yang memprihatinkan, hal ini disebabkan praktek korupsi sudah hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat baik secara harpiah maupun hukum. Lembaga survei yang berbasis di Hong Kong, (PERC) baru-baru ini menyampaikan hasil penelitian mengenai peringkat korupsi negara-negara Asia. Indonesia dalam penilaian mereka masih sebagai negara ketiga terkorup di antara 13 negara Asia lainnya. Skor PERC untuk Indonesia pada 2008 adalah 7,98, lebih baik dibanding tahun 2007 yang mencapai 8,03.
Penelitian lainnya dilakukan oleh Transparency International Indonesia yang dikenal dengan Indek Presepsi Korupsi (IPK) menyatakan bahwa Indonesia masih menempati pada tahun 2006, IPK Indonesia 2,4, maka pada tahun 2007 ini turun menjadi 2,3, dengan skala 0-10 dan tahun 2008 menjadi 2,6. (126 dari 180 negara)
Korupsi telah mewabah di Indonesia disebabkan beberapa faktor, antara lain adanya kesempatan dan peluang. Faktor “kesempatan” disebabkan lebih kepada sistem hukum yang masih berkutak pada hukum yang belum memberikan aspek jera bagi pelaku korupsi, ditambah lagi hukuman yang diberikan kepada koruptor masih tergolong sangat rendah yang mengakibatkan praktek tindak pidana korupsi masih terus merajalela. Sedangkan faktor “peluang” disebabkan prilaku korupsi saat masih sangat dilindung oleh undang-undang karena belum diterapkannya asas pembuktian terbalik bagi tersangka kasus korupsi.
Untuk melawan tindak pidana korupsi, pemerintah telah mempersiapkan segala perangkat hukum yang cukup memadai baik dari proses pencegahan maupun pada tingkatan penindakan. Perangkat hukum dari Undang-Undang Anti Korupsi, Pengadilan yang menangani khusus kasus korupsi, lembaga anti korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi), serta penegak hukum yang telah ada baik kepolisian maupun kejaksaan, namun praktek korupsi masih terus merajalela. Usaha yang selama ini dilakukan pemerintah melalui aparat penegak hukum masih tataran penindakan dan penghukuman (bersalah atau tidak), belum menyentuh upaya preventif guna menekan angka kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi.
Jumlah kasus korupsi dari tahun ke tahun terus meningkat baik dari kuantitas maupun kualitas kerugian negara, berdasarkan laporan tahunan KPK tahun 2008, sejak berdiri hingga Nopember 2007 laporan pengaduan yang masuk ke kantor KPK sebanyak 22.172 pengaduan. Kelemahan pada upaya melawan korupsi yang disinyalir oleh Indonesia Coruption Wacth (ICW) disebabkan antara lain :
a. Pemberantasan korupsi berjalan lamban, aparat penegak hukum tidak serius dalam menangani kasus korupsi.
b. KPK tidak bisa menangani semua kasus yang dilaporkan oleh masyarakat.
c. Kualitas pelaporan yang sulit untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Praktek korupsi telah merugikan masyarakat secara luas dengan mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan publik oleh pemerintahan. Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor dunia usaha dan bisnis, korupsi telah mengelembungkan biaya kerja, ini disebabkan harus mengeluarkan biaya tambahan, guna melakukan negosiasi dengan pejabat korup. Walaupun ada pernyataan yang mengatakan bahwa “korupsi mengurangi biaya kerja dengan mempermudah birokrasi”, pernyataan ini benar-benar keliru karena yang dikeluarkan untuk memberikan suap merupakan dana yang seharusnya diperuntukan untuk pembangunan dan pengadaan yang telah tertera dalam perencanaan.
Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang terdapat penyuapan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah. Dan lebih terparah adalah Korupsi juga menyebabkan dan mempersulit penciptaan "lapangan pekerjaan".
Korupsi merupakan faktor penghambat bagi pengembangan demokrasi, penghambat pelaksanaan tugas lembaga-lembaga publik serta penyalahgunaan sumber daya yang dimiliki baik alam maupun manusia secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Korupsi memupuk perilaku merahasiakan segala sesuatu dan penindasan. Kerahasiaan terlihat dari banyaknya pelaksanaan program pembangunan yang memiliki permasalahannya masing-masing di mulai dari pengajuan anggaran yang diperbesar (mark up), penggunaan anggaran yang diperkecil (mark down), kegiatan fiktif maupun kondisi yang tidak layak guna. “Penindasan” dijelaskan bagaimana kondisi dengan ketidakmampuannya untuk menikmati hasil yang telah dilakukan oleh sebuah proses pembangunan yang terlilit praktek korupsi.
Pada tatanan realitas korupsi banyak sekali menimbulkan kerugian dalam bentuk dana yang cukup besar. Namun lebih dari itu kerugian yang terbesar dari pelaksanaan korupsi yang terus menerus adalah terciptanya kemiskinan struktural, penumpukan ilegal aset-aset pada segelintir orang, dan lebih parah lagi akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan rasa hormat kepada lembaga-lembaga administrasi dan tata kelola pemerintah sehingga menimbulkan kelemahan otoritas pemerintah terhadap rakyatnya.
Dampak korupsi?
1. Kemiskinan : mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran tidak penting
2. Lingkungan rusak : tidak mengikuti standar lingkungan
3. Keselamatan dan kesehatan masyarakat : kualitas bangunan yang buruk memunculkan resiko korban
4. Inovasi : daya kompetisi pada kurang sehat
5. Erosi budaya : kejujuran pejabat publik berkurang.
6. Kridibilitas pemerintah menurun
Korupsi telah menjadi persoalan bangsa yang menimbulkan krisis multidimensial. Hal ini harus menjadi perhatian seluruh komponen bangsa dengan membangun komitmen dan memainkan peranan masing-masing untuk mecegah korupsi terus berkembang. Menurut Direktur Bank Dunia (kompas 18/10/2006) mengatakan bahwa tingkat kebocoran keuangan di seluruh dunia yang diakibatkan perilaku korupsi mencapai $ 1000 Miliar dolar setiap tahunnya. Ternyata persoalan korupsi telah merasuk dan menyebar ke setiap negara dunia, yang membedakan adalah besaran korupsi yang terjadi dan cara penangannya
Indonesia saat ini lagi serius dan berkomitmen untuk selalu berupaya secara terus menerus agar korupsi dapat diminimalisir. Walaupun disadari apa yang dilakukan masih jauh dari harapan masyarakat banyak. Keraguan dan keengganan para investor untuk menanamkan ivestasinya di Indonesia yang disebabkan oleh perilaku korupsi dalam bentuk prosedur dan pungutan ilegal baik dari segi waktu dan biaya yang harus dibayar menjadi salah satu alasan yang kerap di ucapkan. Alhasil upaya yang dilakukan untuk menarik para investor datang ke Indonesia belum memberikan hasil yang memuaskan
Korupsi yang telah merasuk pada berbagai lini dan sektor kehidupan telah menempatkan negara pada krisis multi dimensional. Sumber daya alam dan seluruh pendapatan negara terutama dari rakyat pembayar pajak telah ’dibajak’ oleh segelintir orang untuk kepentingan golongan dan kelompok, dan dampak yang diberikan sangat merugikan masyarakat secara luas. Ketimpangan sosial, kemiskinan, kebodohan, investasi yang tersendat merupakan dampak nyata dari perilaku korupsi. Nyata-nyata bahwa korupsi telah merenggut hak-hak dan harapan rakyat untuk hidup yang lebih baik dan berkeadilan.
Peringkat Indonesia sebagai negara paling wahid negara terkorup di asia, dan termasuk juga negara dalam kategori terkorup di dunia berdampak buruk pada citra dan martabat bangsa di mata dunia. Indonesia sebagai sebuah negara yang berlandaskan hukum kenyataannya belum mampu menegakkan hukum untuk mencegah dan memberantas korupsi. Kasus-kasus korupsi masih menjadi antrian panjang untuk dituntaskan, bahkan antrian tersebut cenderung bertambah. Hal ini harus mampu menjadi catatan untuk bergerak, bersatu dan merapatkan barisan untuk menuntaskannya. Karena sangat disadari arena korupsi berada pada wilayah kekuasaan, yang semakin tinggi dan besar kekuasaan, kecendrungan dan potensi korupsi juga besar. Apalagi jika korupsi itu dilakukan secara bergotong royong. Tentunya tembok yang akan dihancurkan akan semakin sulit. Dan salah satu unsur penting untuk melakukan perlawanan terhadap korupsi harus dengan kekuasaan dan kekuatan yang besar pula. Good and political will dari seluruh tingkatan kekuasaan harus dibangun, jika persoalan ini memang ingin dituntaskan.
Harapan masyarakat yang kerap kandas terhadap pemerintah di dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi telah melahirkan rasa apatis dan pesimis bagi penyelesaian persoalan ini. Namun demikian hal ini dapat saja menjadi sebuah kekuatan untuk membangkitkan ’kemarahan’ rakyat atas ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan amanah yang telah diemban. Perilaku konsumtif dan permisif yang cenderung meningkat, modal sosial yang ada di masyarakat untuk melakukan ’tekanan’ dan ‘kontrol” terhadap jalannya pemerintahan yang korup melemah. Bahkan kecenderungannya masyarakat pun melakukan perilaku-perilaku yang korup. Baik oleh dorongan sistem dan mekanisme pemerintah yang korup maupun atas kesadaran sendiri dengan pemikiran bahwa ’bahwa orang lain saja korup, kenapa saya tidak?. Toh orang-orang yang korup yang merugikan rakyat dan negara tidak juga dihukum dan ditindak. Ternyata ketidakpastian penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi telah membentuk watak dan perilaku masyarakat menjadi korup. Jika hal ini dibiarkan tentunya negara ini semakin terperosok ke dalam jurang kehancuran.
Tak ada kata lain bahwa korupsi harus dilawan dan diberantas, karena nyata-nyata korupsi telah merampas hak-hak orang miskin, membuat masyarakat bodoh dan memperburuk citra bangsa. Sinergisitas kekuatan dan kekuasaan yang ada pada tatanan masyarakat harus dilakukan. Karena korupsi adalah merupakan kejahatan luar biasa dan jika dilakukan secara bergotong royong serta telah mengakar dan sistemik maka satu-satunya upaya awal yang dapat dilakukan adalah membangun dan menggerakkan kekuatan semua pihak. Mari berkeyakinan masih ada segelintir birokrat, pejabat legislatif, yudikatif, tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa sampai dengan pedagang kaki lima yang ingin bergerak, bersatu di dalam memberantas korupsi.
Korupsi dalam pandangan Islam
Islam adalah agama yang dijadikan oleh Allah sebagai pedoman bagi manusia dalam menata kehidupan umat, mulai dari berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Islam mengatur semuanya tanpa ada sisi yang teralpakan (tidak diatur). Konsep Islam juga bersifat totalitas dan komprihensif, tak boleh dipilah-pilah, aturan dan konsep itu bersifat "mengikat" bagi setiap orang yang mengaku muslim. Mengambil sebagian dan membuang bagian lainnya, adalah sikap yang tercela dalam pandangan Islam (al-Baqaroh : 85).
Salah satu aturan Islam yang bersifat individual, adalah mencari kehidupan dari sumber-sumber yang halal. Agama Islam mengajarkan kepada manusia agar ketika mencari nafkah kehidupan di dunia ini, hendaknya ditempuh jalan yang halal dan terpuji dalam pandangan syara`. Pintu-pintu rezeki yang halal terbuka sangat luas, tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang, bahwa di zaman modern ini pintu rezeki yang halal sudah tertutup rapat dan tak ada jalan keluar dari sumber yang haram. Anggapan ini amat keliru dan pessimistik. Tidak masuk akal, Allah memerintahkan hamba-Nya mencari jalan hidup yang bersih sementara pintu halal itu sendiri sudah tidak didapatkan lagi. Alasan di atas lebih merupakan hilah (dalih) untuk menjustifikasi realitas masyarakat kita yang sudah menyimpang jauh dan menghalalkan segala cara.
Dalam waktu yang sama, Allah swt melarang hambanya memakan harta/hak orang lain secara tidak sah, apakah melalui pencurian, copet, rampok, pemerasan, pemaksaan dan bentuk-bentuk lainnya. Dalam kaitan ini, Allah swt berfirman dalam al-Qur`an:
"Dan janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil". (al-Baqoroh 188, dan An-Nisa`: 29).
Larangan (nahy) dalam ayat di atas menunjukkan bahwa memakan barang atau harta orang lain, baik bersifat individu atau harta orang banyak hukumnya haram. Pelakunya diancam dengan dosa.
Korupsi ialah menyalahgunakan atau menggelapkan uang/harta kekayaan umum (negara, rakyat atau orang banyak) untuk kepentingan pribadi. Praktik korupsi biasanya dilakukan oleh pejabat yang memegang suatu jabatan pemerintah. Dalam istilah politik bahasa Arab, korupsi sering disebut ‘al-fasad’, atau ‘risywah’. Tetapi yang lebih spesifik, ialah "ikhtilas" atau "nahb al-amwal al-`ammah". Firman Allah: ”Orang yang menyuap dan di suap sama dosanya”.
Dalam sidang Islamic Conffence Of Foreign Ministers ke 19 di Kairo menegaskan pada pasal 23 bahwa “wewenang adalah sebuah kepercayaan, dan menyalahgunakannya atau memanfaatkannya untuk tujuan yang tidak terpuji mutlak dilarang, agar dapat dijamin hak asasi manusia yang paling dasar”.
Korupsi telah mejadi wabah yang melanda hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Walaupun suara anti korupsi telah terdengar sejak berdirinya republik ini, tetapi gejalanya tidak pernah surut dan bahkan semakin menjadi-jadi. Kenyataan ini seharusnya menjadi tamparan umat beragama, khususnya umat Islam yang menghuni moyoritas negeri ini. Korupsi mewabah disebabkan dua hal, yakni kesalahan umat dalam memahami agama, dan ketidaktaatan dalam beragama. Dalam pemahaman, orang memandang bahwa ajaran Islam yang berkaitan dengan korupsi kalah penting dibanding dengan ajaran tentang ibadah. Orang melakukan korupsi lantas pergi haji, atau menyumbang mesjid dan madrasah. Dalam hal ketidaktaatan, orang melakukan korupsi karena menganggap agama tidak penting bahkan menganggap sebagai penghambat tercapainya kepentingan duniawi yang berjangka pendek.
Menilik keyakinan dan realitas yang ada di masyarakat, agama adalah sesuatu yang sangat penting dalam proses pembentukan karakter bangsa. Oleh karenanya sebagai umat mayoritas, menjadi kewajiban kita menjadikan Islam berfungsi dalam membangun masyarakat yang bersih dari korupsi.
Islam adalah agama yang secara tegas melarang korupsi. Islam melarang mencuri (sembunyi-sembunyi) dan merampok (terang-terangan) baik harta individu, kelompok atau publik. Larangan itu secara formal dirumuskan dalam hukum Islam dan juga akhlaq Islam.
Sebagaimana biasanya, pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab berkeliling untuk merasakan denyut kehidupan rakyatnya. Sembari beristirahat di teras sebuah rumah, beliau mendengar percakapan antara seorang ibu dan putrinya. Ibu tersebut mencampurkan susu dengan air agar memperoleh keuntungan yang besar. Putrinya melarang sang ibu, namun ibunya menjawab, ”bukankah Khalifah Umar tidak mengetahuinya”. Lantas putrinya berkata, ”Memang Umar tidak mengetahui, tapi Allah mengetahuinya”. Mendengar ucapan putrinya, Umar bin Khattab tertarik dengan integritas pribadi yang dimiliki putri sang ibu tersebut, hingga pada akhirnya Umar bin Khattab menikahkan anaknya (Abdullah bin Umar) dengan putri tersebut.
Walaupun Abdullah bin Umar anak seorang khalifah, tetapi kebijakan ayahnya membuat dia tidak bisa menikmati jabatan sang ayah. Suatu ketika Umar bin Khattab ra menemukan Abdullah bin Umar menunggang kuda yang terbaik. Jika dianalogkan zaman kekinian mungkin sekelas mobil mewah. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan kepada Abdullah bin Umar untuk mengembalikan kuda yang sudah dibeli oleh anaknya kepada pemiliknya semula. Pertimbangan Umar bin Khattab adalah karena harga kuda itu terlalu murah, tidak sebanding dengan kelasnya. Umar bin Khattab khawatir si penjual takut menjual dengan harga mahal, atau si penjual punya maksud tertentu. Selain itu Umar tidak senang keluarganya bermegah-megah dengan kendaraan.
Sejak orde reformasi, bangsa Indonesia baru membicarakan gratifikasi (pemberian terhadap pejabat pemerintahan) ke dalam hukum formal. Sebagai umat Islam, kurang apa lagi contoh yang diberikan oleh Umar bin Khattab ra. Beliau pernah diberi hadiah, lalu beliau bertanya kepada yang memberi hadiah, ”Sekiranya aku bukan khalifah, apakah Engkau akan memberinya?” Orang itu terdiam dan Umar bin Khattab menolak hadiah itu. Tidak perlu UU, PP atau Keppres. Yang bermain di wilayah ini adalah moralitas dan hati nurani.
Sosok pribadi yang penuh integritas seperti Umar bin Khattab ra dalam rangkaian do’anya pun tetap menginginkan agar diberikan generasi yang sholeh. Tidak hanya sholeh secara ritual tetapi juga sholeh sosial. Allah mengabulkan do’a Umar bin Khattab ra, tiga generasi kemudian muncullah sosok Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam sebuah kisah, Umar bin Abdul Aziz harus mematikan lampu kantornya ketika salah seorang keluarganya ingin berbicara dengannya tentang masalah keluarga yang tidak ada hubungannya dengan masalah negara.
Secara yuridis formal, seorang pejabat sulit untuk dituntut di depan hukum karena menggunakan lampu negara untuk urusan keluarga yang hanya berjalan beberapa menit. Tetapi orang yang mempunyai standar moral yang tinggi akan menganggapnya sebagai korupsi, sedangkan orang yang mempunyai standar moral rendah menganggapnya hal biasa. Dengan demikian, persoalan korupsi bukan hanya persoalan hukum tetapi juga persoalan moral.
Tegaknya hukum adalah sesuatu yang mutlak, tetapi kemaslahatan bangsa tidak mungkin ditegakkan tanpa moral (akhlaq). Tanpa moral, orang akan selalu mencari celah hukum untuk melakukan kejahatan. Pernah seseorang bertanya tentang kewajiban zakat. Menurut hukum (fiqh), orang muslim yang mempunyai kambing harus mengeluarkan zakatnya apabila telah memiliki 40 ekor untuk masa setahun. Sebelum genap setahun, seekor diantaranya dihadiahkan kepada saudaranya atau dijual ke orang lain. Dalam kondisi ini menurut hukum dia tidak melanggar. Dia telah menemukan celah yang sangat jitu. Tetapi menurut ajaran moral, sesungguhnya dia telah melakukan kejahatan karena secara terencana menghindar dari kewajiban untuk menolong orang miskin atau kepentingan umum lainnya. Korupsi atau keserakahan banyak terjadi dengan beralasan tidak melanggar peraturan yang berlaku atau bahkan membuat peraturan untuk melegalkan keserakahan itu.
Sesungguhnya ajaran Islam yang berkaitan dengan aqidah dan ibadah itu juga harus bermuara pada akhlaq. Ajaran tentang surga dan neraka, hisab dan keadilan mutlak di hari akhir. Semuanya tidak boleh berhenti pada spekulasi teologis, tetapi harus berujung pada kesempurnaan moral manusia di dunia ini.
Usaha anti korupsi ditingkat masyarakat dan lembaga agama tidak mungkin berhasil jika korupsi dikalangan lembaga penyelenggara pemerintahan tetap menggurita. Lembaga itu menguasai sumber daya yang sangat vital dan menyeluruh. Kata orang, agama rakyat tergantung pada pemimpinnya (al-ra’yyah ala din mulukihim).
Rongrongan Terhadap Ketahanan Nasional
Tidak diragukan lagi bahwa korupsi merupakan rongrongan terbesar bagi ketahanan nasional bangsa Indonesia, baik ketahann terhadap keamanan, ekonomi, sosial, politik, budaya dan bernegara. Korupsi membuat parah angka kemiskinan. Laporan mengenai korupsi hari demi hari semakin banyak, ini menunjukan jelas bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun tampaknya korupsi malah semakin meningkat.
Jawaban dari penyataan tersebut mungkin dapat ditemukan dalam dua bidang, pertama nilai-nilai sosial yang melemah, kepentingan umum dan tanggung jawab sosial dikesampingkan dengan mengejar status yang diukur dengan kepemilikan harta benda, kedua tidak adanya transparansi dan tanggungjawab dalam pelayanan publik. Tanggung jawab publik hanya merupakan basa-basi yang terus dilontarkan namun pelayanan terus berdampingan dengan ambisi-ambisi politik.
Korupsi merusak tatanan ketahanan nasional sangat sederhana alasannya namum berimbas yang sangat singnifikan yakni, keputusan-keputusan penting yang diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pribadi tanpa memperhitungkan akibat-akibatnya bagi masyarakat. Dalam lingkungan yang korup sumber daya disalurkan kepada bidang-bidang yang tidak produktif, yang bertujuan melindungi kepentingan pribadi, kedudukan dan harta kekayaan. Padahal seharusnya sumber daya baik manusia dan alam dipergunakan untuk pembangunan sosial ekonomi bagi peningkatan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya bangsa.
Korupsi menimbulkan inefisiensi dan pemborosan dalam ekonomi, karena dampaknya pada alokasi dana, pada produksi, pada konsumsi, keuntungan yang diperoleh dari hasil korupsi kemungkinan besar tidak akan dialihkan ke sektor investasi karena uang haram biasanya digunakan hanya untuk bermewah-mewahan atau disimpan dalam rekening pribadi di luar negeri. Ini mengakibatkan dana investasi bocor dari ekonomi dalam negeri. Angka kemiskinan bertambah, pembangunan amburadul serta keamanan dan ketahanan nasional rusak.
Peranan besar ICMI dalam pemberantasan korupsi
Begitu besar bahaya korupsi bagi ketahanan nasional untuk itu peranan besar yang yang harus diambil oleh ICMI sebagai lembaga bernaung didalamnya generasi-generasi pemikir Indonesia yang memiliki kesempatan dan peluang serta memiliki tanggung jawab dalam mengatasi rongrongan dari korupsi terhadap ketahanan nasional, upaya yang dapat dilakukan antara lain, sebagai berikut:
1. Mengembalikan Peran Masyarakat.
Mengembalikan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk, kesadaran akan mencari, memperoleh, memberikan data atau menginformasikan tentang tindak pidana korupsi sebagai tanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi. Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggungjawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. ICMI sebagai fasilitator gerakan mengembalikan peran serta masyarakat perlu mengambil langkah cepat, antara lain: memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya peran serta masyarakat dalam membangun bangsa Indonesia serta bebas dari praktek-paraktek korupsi.
2. Pengawasan terhadap Dewan.
Parlemen berada pada pusat akuntabilitas di bidang pembelanjaan publik. Perlu penguatan kapasitas Parlemen guna meninjau, menyetujui dan memantau pembelanjaan publik dengan melakukan koordinasi dan control terbuka terhadap kenerja parlemen, memberikan masukan yang positif bagi parlemen, partai politik serta pemerintah daerah dan utusannya. Upaya ini memerlukan komunikasi yang baik dalam rangka memberantas praktek korupsi. Hal ini memerukan kemauan politik ICMI dalam berupaya memberikan penyadaran dan mekanisme kontrol yang baik dan efektif sebagai bentuk pengawasan dalam penegakan dan standar pencegahan di tingkat anggota parlemen agar tidak terlibat korupsi.
3. Perluas Informasi publik.
Dua hal penting untuk memberantas KKN di Indonesia yang harus segera dibangun adalah dengan penguatan sistem penegakan hukum untuk memberikan efek jera (deterrent effect) dan mewujudkan pemerintahan sebagai pemerintahan yang terbuka transparan (open and transparence government). Kedua hal tersebut membutuhkan konsep dan operasional yang strategis. Dalam hal pengutan dan penegakan sistem hukum pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian merupakan ujung tombak penegakan hukum. Dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka dan transparan langkah yang harus diambil adalah dengan mengembangkan 5 hak publik yaitu pertama hak publik untuk memantau atau mengamati prilaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi publik. (right to observe) kedua hak publik untuk memperoleh dan mengakses informasi (public access to information) sebagai cara untuk mewujudkan transparansi, keterlibatan partisipasi publik yang berkualitas. Tanpa informasi yang akurat, benar dan real time, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan tidak tepat sasaran, informasi merupakan kunci terhadap peningkatan akuntabilitas. Kebutuhan informasi sebagai alat dalam memperkuat fungsi kotrol dan audit. Ketiga hak publik untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik (right to participate) dengan keterlibatan partisipasi masyarakat akan memberikan masukan sehingga keputusan akan lebih akurat dan memberikan pendidikan politik dalam berdemokrasi kepada rakyat. Keempat kebebasan berekspresi yang salah satunya diwujudkan dengan kebebasan pers (free and responsible pers) dan kelima hak publik untuk mengajukan keberatan apabila hak-hak diatas tidak diabaikan (right to appeal).
4. Mendesain Program Anti Virus Korupsi
Pertama, harus ada keberanian kolektif dari semua elemen bangsa untuk mengoreksi semua aturan hukum yang tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi. Sampai sejauh ini aturan hukum yang ada masih terdapat inkonsistensi, tumpang tindih antara satu sama lain. Problem di tingkat aturan hukum tidak dapat dikatakan sepenuhnya terjadi karena kealpaan pembentuk peraturan perundang-undangan. Alasannya, karena meluasnya praktik korupsi pada hampir semua institusi negara, aturan hukum harus direkayasa sedemikian rupa agar membentuk peraturan-perundang-undangan dapat terhindar dari kemungkinan menjadi pesakitan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan selain membangun mekanisme dan sistem didalam melakukan pencegahan korupsi, tentunya harus dibangun pula kesadaran-kesadaran komunal di masyarakat kita, baik itu masyarakat yang berprofesi di domain negara, politik, pebisnis dan civil society. Dan realitanya saat ini kecenderungan dari masyarakat kita bersikap apatis, skeptis dan permisif terhadap pelanggaran nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat kita. Dikhawatirkan korupsi telah menjadi bagian penting yang harus dilakukan didalam menjalani kehidupan. Dan jika hal ini terjadi tentunya kita tidak dapat berharap banyak bahwa bangsa ini dapat keluar dari lorong labirin krisis multidimensi.
Kedua, perlu perubahan paradigma aparat penegak hukum. Selama ini dalam banyak kasus, pengungkapan korupsi justru membuka ladang korupsi baru di lingkungan aparat penegak hukum.
Ketiga, di tingkat masyarakat harus ada kesadaran kolektif baru bahwa praktik korupsi tidak kalah jahatnya dibandingkan dengan kejahatan penjajah. Kalau ini berhasil dilakukan, sanksi sosial akan lebih mudah dijatuhkan kepada para koruptor.
Keempat, hukum pembuktian terbalik.
Kelima, kepemimpinan sebagai pemangku jabatan publik harus menyebarkan dan mendukung prinsip-prinsip tidak mikir diri sendiri, objektivitas, keterbukaan, tanggungjawab, kejujuran melalui kepemimpinan dan keteladanan.
baca selengkapnya..
Tuesday, September 8, 2009
Friday, September 4, 2009
PENEGAKAN HUKUM BIDANG KEHUTANAN MASIH SEBUAH JANJI
Sejak dibukanya kawasan hutan di hampir seluruh provinsi Riau, bagi pengusaha HPH/HPHTI maka secara berangsur hutan yang semula terpilihara menjadi rusak, akibat pemanfaatan hasil hutan yang tidak dibarengi dengan penamanan kembali guna menjaga kelestariannya, dan puncak kebinasaan itu adalah bukan saja mengundulkan hutan, tetapi juga membawa kerusakan lingkungan dan pencemaran, sekaligus menghabiskan pula berbagai jenis flora dan faunanya yang menjadi kebanggaan daerah. Kerusak hutan bukan saja berdampak pada kehidupan perekonomian tempatan, tetapi juga menyangkut harkat, martabat dan marwah, serta sumber nilai dan sosial budaya.
Perlu diakui, dibukanya kawasan hutan menjadi perkebunan besar dan industri dari satu sisi menjadi aset daerah dan membawa dampak positif, tetapi dari sisi lain, karena pengelolaannya nyaris tidak menuruti tata cara yang baik dan benar, dan tidak pula berpihak kepada pelestarian lingkungan serta tidak pula memperhatikan nilai-nilai budaya tempatan, maka akibatnya menimbulkan beragam dampak negatif terutama bagi masyarakat dan lingkungan. Dilihat dari sibuknya era pemanasan global kerusakan hutan bukan saja bagi masyarakat tempatan tetapi juga berdampak pada masyarakat internasional. Dunia membutuhkan hutan. Kebutuhan akan lahan hijau seperti hutan merupakan paru-paru dunia yang perlu dilestarikan guna menambah usia planet bumi yang dihuni ini.
Khusus bagi masyarakat Riau, hampir seluruh hutan telah dikuasai pihak luar, yang memperoleh izin untuk berbagai kegiatan baik HPH maupun HPHTI. Akibatnya sumber nafkah dan sumber budaya masyarakat Riau menjadi hilang, dan mereka hidup bagaikan ayam kelaparan di tengah ladang orang. Sungai, tasik dan danau sebagian besar sudah tercemar oleh limbah yang dihasilkan perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Berbagai jenis tumbuhan yang menjadi sumber nafkah, sumber budaya dan sumber kesehatan masyarakat telah habis, karena lahannya sudah menjadi lautan sawit, akasia atau bangunan industeri dan sebagainya. Kehijauan belantara yang sarat berisi ratusan jenis flora dan berbagai jenis fauna, telah bertukar dengan tanaman industeri yang nyaris seluruhnya milik orang luar.
Menyadari keadaan ini, masyarakat Riau berulangkali melakukan gugatan dan menuntut perusahaan dan pemerintah agar memperhatikan nasib mereka, menghormati dan mempertahankan hak-haknya, serta mengembalikan lahan mereka yang dikuasai secara tidak manusiawi dan tidak memperhatikan pelestarian alam serta ketentuan-ketentuan asas di dalam izin yang dimiliki perusahaan, bahkan ada yang terang-terangan melanggar hukum. Namun setakat ini belumlah banyak hasilnya, karena masyarakat sering berada di pihak yang kalah. Tuntutan mereka selalu dipatahkan dengan berbagai cara yang tidak manusiawi, atau dibodohi dengan semena-mena.
Kenyataan selama ini memang demikian, keberpihakan hukum selalu kepada yang memegang kuasa dan modal. Banyak kasus penangkapan kayu ilegal hilang begitu saja. Banyak kasus kebakaran hutan, yang dipendam begitu saja. Kalaupun dibawa ke pengadilan, maka yang tertangkap barulah sebatas “teri”nya saja, dan itupun tidak mustahil sebagai “tumbal” melindungi para cukong dan pembackingnya.
Keadaan inilah sebenarnya menyebabkan rakyat yang selama puluhan tahun menanggung derita, “makan hati” dengan penuh kecewa, tidak dapat lagi mempercayai keampuhan hukum dan para penegak hukum. Mereka melihat seakan upaya pemberantasan penebangan liar, pencurian kayu ilegal dan sebagainya itu tidak lebih dari “sandiwara” dengan skenario yang dirancang dengan rapi. Hukum dengan mudah diperjualbelikan orang, aparat penegak hukum dengan “rendah hati” membiarkan marwahnya diinjak-injak para cukong pemodal besar.
Pembalakan haram/Ilegal Logging telah sama tuanya dengan pembalakan komersial itu sendiri. Bahwa saat ini pembalakan haram menjadi perhatian utama lebih dikarenakan skala dan intensitasnya yang sedemikian besar seiring dengan meningkatnya kebutuhan industri perkayuan yang berbanding terbalik dengan kesehatan hutan tersebut dimana berdasarkan analisis World Bank bahwa setiap tahunnya kayu yang ditebang secara ilegal diperkirakan mencapai 30 juta m3. Kerugian negara akibat ilegal logging Rp 30 Triliun/tahun dan jika ditambah dengan dampak ikutan dari aktivitas tersebut maka kerugian negara menjadi Rp 562 Triliun/tahun (Departemen Kehutanan). Sementara dari hasil operasi ilegal logging oleh pihak kepolisian Riau, tidak kurang dari Rp 390 milyar per tahun kerugian negara akibat aktivitas kejahatan kehutanan tersebut.
Berdasarkan catatan dan analisis ICW terhadap putusan kasus Illegal Logging selama tahun 2005-2008, misalnya. Dari 205 terdakwa yang terpantau dan muncul ke permukaan, sekitar 66,83% diantaranya divonis bebas, atau 137 orang; Vonis dibawah 1 tahun dijatuhkan terhadap 44 orang (21,46); vonis 1-2 tahun terhadap 14 orang (6,83%), dan diatas 2 tahun sebanyak 10 orang (4,88%).
Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus illegal logging yang dilakukan oleh 13 perusahaan kayu di Riau oleh Kepolisian Daerah Riau merupakan preseden buruk di akhir tahun terhadap upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan pemberantasan illegal logging yang dikampanyekan oleh pemerintah.
Kasus ini awalnya menyeret 14 (empat belas) perusahaan perkayuan milik
PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan Indah Kiat Pulp and Paper
(IKPP) dalam operasi Tim Ilegal Logging Mabes POLRI dan Dirjen Kehutanan
pada 15 Februari 2007 dimana Irwasum Mabes Polri, Komjend (Pol) Yusuf
Manggabarani dan Kabareskrim Mabes Polri, Komjend (Pol) Bambang Hendarso
Danuri (sekarang Kapolri) turun langsung. Tujuh perusahaan dari kelompok
PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), antara lain PT Madukoro dan PT
Nusa Prima Manunggal (NPM) di Kabupaten Pelalawan, PT Bukit Batubuh Sei
Indah (BBSI), PT Citra Sumber Sejahtera (CSS), dan PT Mitra Kembang
Selaras (MKS) di Kabupaten Indragiri Hulu, PT Merbau Pelalawan Lestari
(MPL) dan PT Nusa Prima Manunggal (NPM), Tujuh perusahaan dari kelompok
PT IKPP yaitu PT Arara Abadi, PT Bina Duta Laksana (BDL) PT Rimba Mandau
Lestari (RML), PT Inhil Hutan Pratama (IHP), PT Satria Perkasa Agung
(SPA), PT Wana Rokan Bonay Perkasa (WRBK), dan PT Ruas Utama Jaya (RUJ).
Berkas kasus tersebut sebelumnya telah bolak-balik ke Kejaksaan sampai
dengan kemudian dianggap kurang cukup bukti (berdasarkan keterangan tim
ahli dari Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) dan Departemen Kehutanan)
sehingga di putuskan untuk dikeluarkan Surat Pemberhentian Penyidikan
Perkara (SP3). Tim ahli dari KLH menyimpulkan tidak ada kerusakan
lingkungan sedangkan tim ahli dari Dephut menyimpulkan bahwa 13
perusahaan tersebut mengantongi izin kecuali PT Ruas Utama Jaya (RUJ)
anak perusahaan IKPP yang tidak memiliki izin dan memang memenuhi unsur
pembalakan liar.
Yang menarik, Kapolda Riau Brigjen (Pol) Hadiatmoko, berani pasang
badan, siap bertanggung jawab dan dicopot jabatannya apabila dirinya
dinilai gagal dalam pemberantasan pembalakan liar (illegal logging)
terutama terkait penghentian penyidikan 13 (tiga belas) kasus pembalakan
liar di Riau tersebut.
Penegakan hukum lingkungan merupakan harapan terhadap perbaikan kondisi ekologis Indonesia yang semakin kerap mengalami bencana ekologis. Pemerintah harus tegas dalam upaya tersebut, dan bukan semata hanya di atas kertas dengan begitu banyaknya peraturan dan kerjasama yang dilakukan dengan negara lain dalam hal pemberantasan penebangan dan perdagangan kayu haram. Indonesia khususnya Riau akan semakin cepat hilang dari peradaban bila tidak dilakukan upaya penyelamatan kawasan hutan dengan melakukan jeda penebangan hutan (moratorium logging).
Secara umum, kondisi yang memilukan itu terjadi kerena beberapa sebab, antara lain :
1. Masih potensialnya hasil hutan
Hasil hutan memang merupakan primadona keuangan yang cukup mengiurkan, sehingga perusahan berlomba untuk mendapatkannya, namun pengelolaan yang tidak bertanggung jawab, membuat hutan kehilangan hutannya, flora dan fauna kehilangan tempat tinggalnya, manusia kehilangan jati dirinya. Hutan ibarat paru-paru yang memompa kesehatan bagi manusia.
Potensi hutan juga didukung oleh tinggi kebutuhan manusia akan kayu bagi setiap usahanya, dari kebutuhan akan rumah, peralatan, juga fasilitas lainnya. Tingginya permintaan ini tidak hanya datang dari lokal namun juga nasional bahkan internasional. Namun yang diperlukan adalah penghematan sebagai upaya pelestarian kebutuhan akan hutan dan hasilnya.
2. Lemah dalam pengawasan dan pemberian izin.
Bila disimak lagi, keadaan yang merusak lingkungan itu terjadi bukan semata-mata akibat perusahaan yang memang mencari lahan seluas mungkin dan mencari keuntungan sebanyak mungkin, tetapi juga akibat kebijakan pemerintah yang cenderung terlalu gegabah memberikan izin lokasi dan hak atas lahan atau hak atas usaha dimaksud. Kecerobohan itu menjadi semakin merusak karena kurangnya pengawasan di lapangan, sehingga perusahaan dapat berbuat leluasa dan mengabaikan peraturan yang diberlakukan kepadanya.
Proses pemberian izin lokasi dan usaha walaupun secara formal sudah dilakukan oleh setiap pengusaha, namun kenyataan menunjukkan kebanyakkan perolehan izin dimaksud dilakukan “di atas meja”, tanpa melihat langsung kelapangan atau sekedar “meninjau” lapangan saja tampa melakukan pendataan yang akurat. Akibatnya terjadilah izin yang tumpang tindih, atau peta yang mengambang, yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Akibat lain, tidak sedikit pula hak-hak masyarakat baik hak pribadi maupun hak adat dihilangkan begitu saja tanpa musyawarah apalagi memberikan imbalan bagi masyarakat tempatan secara adil dan memadai.
Kurangnya pengawasan, menyebabkan areal perusahaan tidak mustahil melebihi izin yang diberikannya, dan operasionalnya dilakukan tanpa memperhatikan pelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat tempatan. Kalaupun ada pengaduan masyarakat, lalu diturunkan tim, lazimnya kedatangan tim ini selalu “didanai”(dibiayai) dan “diatur” oleh perusahaan sehingga objektivitasnya selalu diragukan masyarakat. Apa lagi kedatangannya itu jauh-jauh hari sudah diberitahukan, sehingga bukti-bukti limbah dan pencemaran atau pelanggaran lainnya mudah disembunyikan dan diatur agar tidak ada pembuktian di lapangan. Kalau pun ada contoh limbah yang disampaikan oleh masyarakat untuk diperiksa, contoh itu pun lenyap tak berbekas, apalagi tentang hasil pengujiannya dilaboratorium, yang dikirim ke pusat, karena daerah tidak memiliki labor yang memadai.
3. Kurangnya tanggung jawab moral.
Secara umum dapat pula disimak, bahwa sebagian perusahaan nyaris tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungannya, baik terhadap masyarakat maupun alamnya. Dengan izin yang mereka miliki, mereka merasa bebas untuk berbuat apa saja, tanpa memperhatikan apakah usaha itu merugikan masyarakat, merusak lingkungan atau tidak. Pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan, lazimnya hanya pendekatan birokrat yang berorientasi kepada kekuasaan yang disebut “mengepit kepala harimau”. Bahkan, dengan backingan oknum-oknum tertentu yang selalu siap “mengamankan” operasional perusahaan, mereka “menghalalkan” segala cara melaksanakan kegiatannya, bahkan semakin “sombong” dan “besar kepala”, walaupun masyarakat mengangap kegiatan perusahaan itu sangat menyimpang dari ketentuan yang berlaku, tidak manusiawi dan merugikan mereka.
Berbagai kasus ilegal logging yang bebas di pengadilan telah membuat hati rakyat, tercabik, masih kah penegakan hukum di bidang kehutanan masih tinggal janji. Ini adalah tanggung jawab bangsa Indonesia khususnya rakyat Riau untuk menjawabnya terutama aparat penegak hukum dan pihak yang berwenang yakni departemen terkait. Wallahu ‘alam.
baca selengkapnya..
Perlu diakui, dibukanya kawasan hutan menjadi perkebunan besar dan industri dari satu sisi menjadi aset daerah dan membawa dampak positif, tetapi dari sisi lain, karena pengelolaannya nyaris tidak menuruti tata cara yang baik dan benar, dan tidak pula berpihak kepada pelestarian lingkungan serta tidak pula memperhatikan nilai-nilai budaya tempatan, maka akibatnya menimbulkan beragam dampak negatif terutama bagi masyarakat dan lingkungan. Dilihat dari sibuknya era pemanasan global kerusakan hutan bukan saja bagi masyarakat tempatan tetapi juga berdampak pada masyarakat internasional. Dunia membutuhkan hutan. Kebutuhan akan lahan hijau seperti hutan merupakan paru-paru dunia yang perlu dilestarikan guna menambah usia planet bumi yang dihuni ini.
Khusus bagi masyarakat Riau, hampir seluruh hutan telah dikuasai pihak luar, yang memperoleh izin untuk berbagai kegiatan baik HPH maupun HPHTI. Akibatnya sumber nafkah dan sumber budaya masyarakat Riau menjadi hilang, dan mereka hidup bagaikan ayam kelaparan di tengah ladang orang. Sungai, tasik dan danau sebagian besar sudah tercemar oleh limbah yang dihasilkan perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Berbagai jenis tumbuhan yang menjadi sumber nafkah, sumber budaya dan sumber kesehatan masyarakat telah habis, karena lahannya sudah menjadi lautan sawit, akasia atau bangunan industeri dan sebagainya. Kehijauan belantara yang sarat berisi ratusan jenis flora dan berbagai jenis fauna, telah bertukar dengan tanaman industeri yang nyaris seluruhnya milik orang luar.
Menyadari keadaan ini, masyarakat Riau berulangkali melakukan gugatan dan menuntut perusahaan dan pemerintah agar memperhatikan nasib mereka, menghormati dan mempertahankan hak-haknya, serta mengembalikan lahan mereka yang dikuasai secara tidak manusiawi dan tidak memperhatikan pelestarian alam serta ketentuan-ketentuan asas di dalam izin yang dimiliki perusahaan, bahkan ada yang terang-terangan melanggar hukum. Namun setakat ini belumlah banyak hasilnya, karena masyarakat sering berada di pihak yang kalah. Tuntutan mereka selalu dipatahkan dengan berbagai cara yang tidak manusiawi, atau dibodohi dengan semena-mena.
Kenyataan selama ini memang demikian, keberpihakan hukum selalu kepada yang memegang kuasa dan modal. Banyak kasus penangkapan kayu ilegal hilang begitu saja. Banyak kasus kebakaran hutan, yang dipendam begitu saja. Kalaupun dibawa ke pengadilan, maka yang tertangkap barulah sebatas “teri”nya saja, dan itupun tidak mustahil sebagai “tumbal” melindungi para cukong dan pembackingnya.
Keadaan inilah sebenarnya menyebabkan rakyat yang selama puluhan tahun menanggung derita, “makan hati” dengan penuh kecewa, tidak dapat lagi mempercayai keampuhan hukum dan para penegak hukum. Mereka melihat seakan upaya pemberantasan penebangan liar, pencurian kayu ilegal dan sebagainya itu tidak lebih dari “sandiwara” dengan skenario yang dirancang dengan rapi. Hukum dengan mudah diperjualbelikan orang, aparat penegak hukum dengan “rendah hati” membiarkan marwahnya diinjak-injak para cukong pemodal besar.
Pembalakan haram/Ilegal Logging telah sama tuanya dengan pembalakan komersial itu sendiri. Bahwa saat ini pembalakan haram menjadi perhatian utama lebih dikarenakan skala dan intensitasnya yang sedemikian besar seiring dengan meningkatnya kebutuhan industri perkayuan yang berbanding terbalik dengan kesehatan hutan tersebut dimana berdasarkan analisis World Bank bahwa setiap tahunnya kayu yang ditebang secara ilegal diperkirakan mencapai 30 juta m3. Kerugian negara akibat ilegal logging Rp 30 Triliun/tahun dan jika ditambah dengan dampak ikutan dari aktivitas tersebut maka kerugian negara menjadi Rp 562 Triliun/tahun (Departemen Kehutanan). Sementara dari hasil operasi ilegal logging oleh pihak kepolisian Riau, tidak kurang dari Rp 390 milyar per tahun kerugian negara akibat aktivitas kejahatan kehutanan tersebut.
Berdasarkan catatan dan analisis ICW terhadap putusan kasus Illegal Logging selama tahun 2005-2008, misalnya. Dari 205 terdakwa yang terpantau dan muncul ke permukaan, sekitar 66,83% diantaranya divonis bebas, atau 137 orang; Vonis dibawah 1 tahun dijatuhkan terhadap 44 orang (21,46); vonis 1-2 tahun terhadap 14 orang (6,83%), dan diatas 2 tahun sebanyak 10 orang (4,88%).
Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus illegal logging yang dilakukan oleh 13 perusahaan kayu di Riau oleh Kepolisian Daerah Riau merupakan preseden buruk di akhir tahun terhadap upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan pemberantasan illegal logging yang dikampanyekan oleh pemerintah.
Kasus ini awalnya menyeret 14 (empat belas) perusahaan perkayuan milik
PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan Indah Kiat Pulp and Paper
(IKPP) dalam operasi Tim Ilegal Logging Mabes POLRI dan Dirjen Kehutanan
pada 15 Februari 2007 dimana Irwasum Mabes Polri, Komjend (Pol) Yusuf
Manggabarani dan Kabareskrim Mabes Polri, Komjend (Pol) Bambang Hendarso
Danuri (sekarang Kapolri) turun langsung. Tujuh perusahaan dari kelompok
PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), antara lain PT Madukoro dan PT
Nusa Prima Manunggal (NPM) di Kabupaten Pelalawan, PT Bukit Batubuh Sei
Indah (BBSI), PT Citra Sumber Sejahtera (CSS), dan PT Mitra Kembang
Selaras (MKS) di Kabupaten Indragiri Hulu, PT Merbau Pelalawan Lestari
(MPL) dan PT Nusa Prima Manunggal (NPM), Tujuh perusahaan dari kelompok
PT IKPP yaitu PT Arara Abadi, PT Bina Duta Laksana (BDL) PT Rimba Mandau
Lestari (RML), PT Inhil Hutan Pratama (IHP), PT Satria Perkasa Agung
(SPA), PT Wana Rokan Bonay Perkasa (WRBK), dan PT Ruas Utama Jaya (RUJ).
Berkas kasus tersebut sebelumnya telah bolak-balik ke Kejaksaan sampai
dengan kemudian dianggap kurang cukup bukti (berdasarkan keterangan tim
ahli dari Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) dan Departemen Kehutanan)
sehingga di putuskan untuk dikeluarkan Surat Pemberhentian Penyidikan
Perkara (SP3). Tim ahli dari KLH menyimpulkan tidak ada kerusakan
lingkungan sedangkan tim ahli dari Dephut menyimpulkan bahwa 13
perusahaan tersebut mengantongi izin kecuali PT Ruas Utama Jaya (RUJ)
anak perusahaan IKPP yang tidak memiliki izin dan memang memenuhi unsur
pembalakan liar.
Yang menarik, Kapolda Riau Brigjen (Pol) Hadiatmoko, berani pasang
badan, siap bertanggung jawab dan dicopot jabatannya apabila dirinya
dinilai gagal dalam pemberantasan pembalakan liar (illegal logging)
terutama terkait penghentian penyidikan 13 (tiga belas) kasus pembalakan
liar di Riau tersebut.
Penegakan hukum lingkungan merupakan harapan terhadap perbaikan kondisi ekologis Indonesia yang semakin kerap mengalami bencana ekologis. Pemerintah harus tegas dalam upaya tersebut, dan bukan semata hanya di atas kertas dengan begitu banyaknya peraturan dan kerjasama yang dilakukan dengan negara lain dalam hal pemberantasan penebangan dan perdagangan kayu haram. Indonesia khususnya Riau akan semakin cepat hilang dari peradaban bila tidak dilakukan upaya penyelamatan kawasan hutan dengan melakukan jeda penebangan hutan (moratorium logging).
Secara umum, kondisi yang memilukan itu terjadi kerena beberapa sebab, antara lain :
1. Masih potensialnya hasil hutan
Hasil hutan memang merupakan primadona keuangan yang cukup mengiurkan, sehingga perusahan berlomba untuk mendapatkannya, namun pengelolaan yang tidak bertanggung jawab, membuat hutan kehilangan hutannya, flora dan fauna kehilangan tempat tinggalnya, manusia kehilangan jati dirinya. Hutan ibarat paru-paru yang memompa kesehatan bagi manusia.
Potensi hutan juga didukung oleh tinggi kebutuhan manusia akan kayu bagi setiap usahanya, dari kebutuhan akan rumah, peralatan, juga fasilitas lainnya. Tingginya permintaan ini tidak hanya datang dari lokal namun juga nasional bahkan internasional. Namun yang diperlukan adalah penghematan sebagai upaya pelestarian kebutuhan akan hutan dan hasilnya.
2. Lemah dalam pengawasan dan pemberian izin.
Bila disimak lagi, keadaan yang merusak lingkungan itu terjadi bukan semata-mata akibat perusahaan yang memang mencari lahan seluas mungkin dan mencari keuntungan sebanyak mungkin, tetapi juga akibat kebijakan pemerintah yang cenderung terlalu gegabah memberikan izin lokasi dan hak atas lahan atau hak atas usaha dimaksud. Kecerobohan itu menjadi semakin merusak karena kurangnya pengawasan di lapangan, sehingga perusahaan dapat berbuat leluasa dan mengabaikan peraturan yang diberlakukan kepadanya.
Proses pemberian izin lokasi dan usaha walaupun secara formal sudah dilakukan oleh setiap pengusaha, namun kenyataan menunjukkan kebanyakkan perolehan izin dimaksud dilakukan “di atas meja”, tanpa melihat langsung kelapangan atau sekedar “meninjau” lapangan saja tampa melakukan pendataan yang akurat. Akibatnya terjadilah izin yang tumpang tindih, atau peta yang mengambang, yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Akibat lain, tidak sedikit pula hak-hak masyarakat baik hak pribadi maupun hak adat dihilangkan begitu saja tanpa musyawarah apalagi memberikan imbalan bagi masyarakat tempatan secara adil dan memadai.
Kurangnya pengawasan, menyebabkan areal perusahaan tidak mustahil melebihi izin yang diberikannya, dan operasionalnya dilakukan tanpa memperhatikan pelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat tempatan. Kalaupun ada pengaduan masyarakat, lalu diturunkan tim, lazimnya kedatangan tim ini selalu “didanai”(dibiayai) dan “diatur” oleh perusahaan sehingga objektivitasnya selalu diragukan masyarakat. Apa lagi kedatangannya itu jauh-jauh hari sudah diberitahukan, sehingga bukti-bukti limbah dan pencemaran atau pelanggaran lainnya mudah disembunyikan dan diatur agar tidak ada pembuktian di lapangan. Kalau pun ada contoh limbah yang disampaikan oleh masyarakat untuk diperiksa, contoh itu pun lenyap tak berbekas, apalagi tentang hasil pengujiannya dilaboratorium, yang dikirim ke pusat, karena daerah tidak memiliki labor yang memadai.
3. Kurangnya tanggung jawab moral.
Secara umum dapat pula disimak, bahwa sebagian perusahaan nyaris tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungannya, baik terhadap masyarakat maupun alamnya. Dengan izin yang mereka miliki, mereka merasa bebas untuk berbuat apa saja, tanpa memperhatikan apakah usaha itu merugikan masyarakat, merusak lingkungan atau tidak. Pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan, lazimnya hanya pendekatan birokrat yang berorientasi kepada kekuasaan yang disebut “mengepit kepala harimau”. Bahkan, dengan backingan oknum-oknum tertentu yang selalu siap “mengamankan” operasional perusahaan, mereka “menghalalkan” segala cara melaksanakan kegiatannya, bahkan semakin “sombong” dan “besar kepala”, walaupun masyarakat mengangap kegiatan perusahaan itu sangat menyimpang dari ketentuan yang berlaku, tidak manusiawi dan merugikan mereka.
Berbagai kasus ilegal logging yang bebas di pengadilan telah membuat hati rakyat, tercabik, masih kah penegakan hukum di bidang kehutanan masih tinggal janji. Ini adalah tanggung jawab bangsa Indonesia khususnya rakyat Riau untuk menjawabnya terutama aparat penegak hukum dan pihak yang berwenang yakni departemen terkait. Wallahu ‘alam.
baca selengkapnya..
POTENSI ZAKAT ALTERNATIf KEMANDIRIAN EKONOMI UMAT
Zakat adalah landasan sistem perekonomian Islam dan menjadi tulang punggungnya. Karena sistem perekonomian Islam berdasarkan pengakuan bahwa Allah adalah pemilik asal, maka hanya Dia yang berhak mengatur masalah pemilikan, hak-hak dan penyaluran serta pendistribusian harta. Zakat adalah pencerminan dari semua itu. Karena ia merupakan salah satu hak terpenting yang dijadikan Allah di dalam pemilikan. Disamping itu, dalam harta yang kita miliki, masih ada hak-hak lain diluar zakat. Dalam sebuah hadits dikatakan : "Sesungguhnya di dalam harta itu ada hak selain zakat". Tetapi zakat merupakan hak terpenting di dalam harta. Karena itu ia menjadi penyerahan total kepada Allah dalam persoalan harta. Sabda Nabi Muhammad SAW: "Zakat adalah bukti (penyerahan)".
Dalam masalah modal, Islam memiliki prinsip-prinsip tertentu, antara lain: Penumpukan dan pembekuan harta adalah tindakan tidak benar dalam masalah harta. Harta harus dikembangkan dan zakat merupakan pengejawantahan dalam masalah ini. Sebab, modal yang tidak dikembangkan, pemilik tetap berkewajiban membayar zakat. Berarti dia harus mengurangi bagian modal itu setiap tahunnya. Akhirnya akan mengakibatkan semakin menipisnya modal.
Misalnya, seorang memiliki uang lima juta rupiah yang tidak dikembangkan. Dia akan membayar zakat uang tersebut setiap tahunnya sebanyak 2.5 %. Dalam beberapa tahun harta yang lima juta rupiah tersebut, kecuali nishab, pasti akan habis seluruhnya. Karena itu, pemilik modal terpaksa harus mengembangkan hartanya bila ingin menjaga modal agar tidak habis. Sehingga zakatnya dibayar dari keuntungan, bukan dari itu sendiri. Dengan demikian, sistem zakat menjadikan modal selalu dalam perputaran. Dengan ini pula kita dapat memahami firman Allah: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (Qs. At Taubah:34)".
Selama infaq di jalan Allah ditunaikan, atau sekurang-kurangnya dengan membayar zakat, maka penimbunan harta benda itu tidak akan pernah terjadi. Rasulullah SAW bersabda: "Selama kamu tunaikan zakatnya, maka ia bukan timbunan".Jadi, tidak mungkin terjadi bersama-sama antara penimbunan dengan zakat. Modal, sebagai modal yang tidak dikembangkan, tidak memiliki keuntungan. Tetapi, di dalamnya ada hak orang lain, yaitu penerimaan zakat. Modal, berhak mendapatkaan keuntungan setelah dikembangkan sebagai imbalan atas kesediaannya menanggung kerugian. Misalnya, dalam satu syarikat mudharabah (usaha bagi hasil) pemilik modal berhak mendapat keuntungan sebagai imbalan kesediaan modal tersebut menanggung kerugian, bila terjadi kerugian. Ini menunjukan perbedaan pokok dalam memandang persoalan harta sebagai modal antara Kapitalisme dan Komunisme di satu pihak dengan sistem Islam di pihak lain.
Islam telah meletakan masalah ini secara proporsional dan adil melalui semua institusi yang ada terutama melalui instansi zakat (lembaga pengelola zakat). Harta menurut Islam, kalau dikembangkan ada hak mendapatkan keuntungan sebagai imbalan atas kesediannya menanggung resiko rugi. Pemilik modal berhak memperoleh keuntungan sebagai imbalan pengelolaan dan kesediaannya menanggung resiko kerugian.
Kepada pemilik modal diwajibkan membayar zakat setiap tahun, bukan saja dari keuntungan, tetapi juga dari modal itu sendiri. Dengan demikian, 'kelebihan nilai' yang digambarkan Karl Marx tidak akan kembali kepada pemilik modal, kecuali dalam jumlah kecil yang menjadi haknya. Selebihnya akan kembali kepada berbagai tingkatan masyarakat yang berhak menerimanya sebagai upaya mewujudkan Jaminan Sosial yang merupakan kewajiban bagi orang yang mampu (aghniya).
Zakat merupakan sumber peningkatan kesejahteraan yang memiliki peran strategis, juga kewajiban yang berhubungan langsung dengan kondisi ekonomi dan sosial ummat dan mempunyai hikmah. Zakat dapat membersihkan hati orang yang berzakat dari kekotoran kikir, menumbuh kembangkan hartanya baik secar materi maupun immateri, membangkitkan kesetaraan antar hamba Allah, dan sebagai bentuk kepedulian yang kaya kepada yang berhak menerimanya. Hikmah dan manfaat zakat antara lain:
1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak yang mulia, menghilangkan sifat kikir serta menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat: 7
•
Artinya: Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) padamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih (Surat Ibrahim: 7)
2. Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan dhu'afa. Pilar amal jama'i antara aghniya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
3. Untuk pengembangan potensi ummat, juga dapat membantu dan membina mustahik, terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah dan terhindar dari kekufuran, sekaligusmenghilangkan sifat iri, dengki, hasud yang mungkin timbul dari golongan yang kurang mampu, zakat juga sebagai dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
4. Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan ummat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain: Menjadi unsur penting dalam mewujudakan keseimbanagn dalam distribusi harta (sosial distribution), dan keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat dan dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: Ummatn Wahidan (umat yang satu), Musawah (persamaan derajat, dan dan kewajiban), Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) dan Takaful Ijti'ma (tanggung jawab bersama)
5. Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusian dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan ummat dan bangsa, sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat yang lemah
6. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir bathin. Dalam masyarakat sebab dengan dimensi dan fungsi ganda zakat, persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialisme dengan sendirinya sudah terjawab. Akhirnya sesuai dengan janji Allah SWT, akan terciptalah sebuah masyarakat yang baldatun thoyibun wa Rabbun Ghafur.
Mampukah Zakat Mengentaskan Kemiskinan "Mengapa tidak?" Yang biasanya didengar dan diketahui, zakat itu mengentaskan kemiskinan. Jadi di sini orang-orang miskin dalam pengertian bendawi. Ini tidak salah. Namun sesungguhnya, yang dientaskan terlebih dahulu adalah orang-orang kayanya (Aghnia), kalangan muzakkinya. Mengapa demikian? Sebab, dengan zakat yang mereka salurkan (keluarkan), mereka mengentaskan kemiskinan yang terdapat di dalam diri mereka sendiri. Seperti sifat tamak, serakah dan kikir. Jadi, membersihkan mereka dari kemiskinan yang sifatnya ruhiyah. Setelah itu barulah dampaknya menyebar ke obyek zakatnya.
Pengentasan kemiskinan di dalam Islam harus di dukung sepenuhnya oleh dua instrument, yaitu: Pertama, pengarahan dan bimbingan agama dan aqidah. Kedua, kepastian hukum negara. Di sini diperlukan seperangkat hukum dan lembaga yang memiliki landasan yang kuat untuk memaksa ummat muslim yang mampu untuk membayarkan zakat-nya. Untuk point pertama, mungkin kini sudah tidak efektif lagi, akan tetapi harus terus di coba terus. Sistem telah membuat hati sebagian besar umat membantu; bahkan, tak peka lagi terhadap kemiskinan antar sesama. Point yang kedua masih bisa diupayaakan dan terus di upayakan. Untuk itu dibutuhkan persiapan-persiapan yang benar-benar matang dan lama. Ini mau tidak mau, akan mempengaruhi sistem yang sedang jaya-jayanya.
Selain meningkatkan kesadaran potensi zakat mampu menjadi alternatif kemandirian umat dengan melaksanakan zakat dengan professional sehingga mampu memberikan nilai lebih bagi kesejahteraan umat. Adapun kegiatan tersebut sebagai berikut:
1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
2. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat
3. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
4. Mengembangkan budaya "memberi lebih baik dari menerima" di kalangan mustahik.
5. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat.
6. Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya.
7. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat
Mudah-mudah zakat mampu menjawab krisis umat yang ada saat ini. amin
baca selengkapnya..
Dalam masalah modal, Islam memiliki prinsip-prinsip tertentu, antara lain: Penumpukan dan pembekuan harta adalah tindakan tidak benar dalam masalah harta. Harta harus dikembangkan dan zakat merupakan pengejawantahan dalam masalah ini. Sebab, modal yang tidak dikembangkan, pemilik tetap berkewajiban membayar zakat. Berarti dia harus mengurangi bagian modal itu setiap tahunnya. Akhirnya akan mengakibatkan semakin menipisnya modal.
Misalnya, seorang memiliki uang lima juta rupiah yang tidak dikembangkan. Dia akan membayar zakat uang tersebut setiap tahunnya sebanyak 2.5 %. Dalam beberapa tahun harta yang lima juta rupiah tersebut, kecuali nishab, pasti akan habis seluruhnya. Karena itu, pemilik modal terpaksa harus mengembangkan hartanya bila ingin menjaga modal agar tidak habis. Sehingga zakatnya dibayar dari keuntungan, bukan dari itu sendiri. Dengan demikian, sistem zakat menjadikan modal selalu dalam perputaran. Dengan ini pula kita dapat memahami firman Allah: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (Qs. At Taubah:34)".
Selama infaq di jalan Allah ditunaikan, atau sekurang-kurangnya dengan membayar zakat, maka penimbunan harta benda itu tidak akan pernah terjadi. Rasulullah SAW bersabda: "Selama kamu tunaikan zakatnya, maka ia bukan timbunan".Jadi, tidak mungkin terjadi bersama-sama antara penimbunan dengan zakat. Modal, sebagai modal yang tidak dikembangkan, tidak memiliki keuntungan. Tetapi, di dalamnya ada hak orang lain, yaitu penerimaan zakat. Modal, berhak mendapatkaan keuntungan setelah dikembangkan sebagai imbalan atas kesediaannya menanggung kerugian. Misalnya, dalam satu syarikat mudharabah (usaha bagi hasil) pemilik modal berhak mendapat keuntungan sebagai imbalan kesediaan modal tersebut menanggung kerugian, bila terjadi kerugian. Ini menunjukan perbedaan pokok dalam memandang persoalan harta sebagai modal antara Kapitalisme dan Komunisme di satu pihak dengan sistem Islam di pihak lain.
Islam telah meletakan masalah ini secara proporsional dan adil melalui semua institusi yang ada terutama melalui instansi zakat (lembaga pengelola zakat). Harta menurut Islam, kalau dikembangkan ada hak mendapatkan keuntungan sebagai imbalan atas kesediannya menanggung resiko rugi. Pemilik modal berhak memperoleh keuntungan sebagai imbalan pengelolaan dan kesediaannya menanggung resiko kerugian.
Kepada pemilik modal diwajibkan membayar zakat setiap tahun, bukan saja dari keuntungan, tetapi juga dari modal itu sendiri. Dengan demikian, 'kelebihan nilai' yang digambarkan Karl Marx tidak akan kembali kepada pemilik modal, kecuali dalam jumlah kecil yang menjadi haknya. Selebihnya akan kembali kepada berbagai tingkatan masyarakat yang berhak menerimanya sebagai upaya mewujudkan Jaminan Sosial yang merupakan kewajiban bagi orang yang mampu (aghniya).
Zakat merupakan sumber peningkatan kesejahteraan yang memiliki peran strategis, juga kewajiban yang berhubungan langsung dengan kondisi ekonomi dan sosial ummat dan mempunyai hikmah. Zakat dapat membersihkan hati orang yang berzakat dari kekotoran kikir, menumbuh kembangkan hartanya baik secar materi maupun immateri, membangkitkan kesetaraan antar hamba Allah, dan sebagai bentuk kepedulian yang kaya kepada yang berhak menerimanya. Hikmah dan manfaat zakat antara lain:
1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak yang mulia, menghilangkan sifat kikir serta menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat: 7
•
Artinya: Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) padamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih (Surat Ibrahim: 7)
2. Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan dhu'afa. Pilar amal jama'i antara aghniya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
3. Untuk pengembangan potensi ummat, juga dapat membantu dan membina mustahik, terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah dan terhindar dari kekufuran, sekaligusmenghilangkan sifat iri, dengki, hasud yang mungkin timbul dari golongan yang kurang mampu, zakat juga sebagai dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
4. Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan ummat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain: Menjadi unsur penting dalam mewujudakan keseimbanagn dalam distribusi harta (sosial distribution), dan keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat dan dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: Ummatn Wahidan (umat yang satu), Musawah (persamaan derajat, dan dan kewajiban), Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) dan Takaful Ijti'ma (tanggung jawab bersama)
5. Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusian dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan ummat dan bangsa, sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat yang lemah
6. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir bathin. Dalam masyarakat sebab dengan dimensi dan fungsi ganda zakat, persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialisme dengan sendirinya sudah terjawab. Akhirnya sesuai dengan janji Allah SWT, akan terciptalah sebuah masyarakat yang baldatun thoyibun wa Rabbun Ghafur.
Mampukah Zakat Mengentaskan Kemiskinan "Mengapa tidak?" Yang biasanya didengar dan diketahui, zakat itu mengentaskan kemiskinan. Jadi di sini orang-orang miskin dalam pengertian bendawi. Ini tidak salah. Namun sesungguhnya, yang dientaskan terlebih dahulu adalah orang-orang kayanya (Aghnia), kalangan muzakkinya. Mengapa demikian? Sebab, dengan zakat yang mereka salurkan (keluarkan), mereka mengentaskan kemiskinan yang terdapat di dalam diri mereka sendiri. Seperti sifat tamak, serakah dan kikir. Jadi, membersihkan mereka dari kemiskinan yang sifatnya ruhiyah. Setelah itu barulah dampaknya menyebar ke obyek zakatnya.
Pengentasan kemiskinan di dalam Islam harus di dukung sepenuhnya oleh dua instrument, yaitu: Pertama, pengarahan dan bimbingan agama dan aqidah. Kedua, kepastian hukum negara. Di sini diperlukan seperangkat hukum dan lembaga yang memiliki landasan yang kuat untuk memaksa ummat muslim yang mampu untuk membayarkan zakat-nya. Untuk point pertama, mungkin kini sudah tidak efektif lagi, akan tetapi harus terus di coba terus. Sistem telah membuat hati sebagian besar umat membantu; bahkan, tak peka lagi terhadap kemiskinan antar sesama. Point yang kedua masih bisa diupayaakan dan terus di upayakan. Untuk itu dibutuhkan persiapan-persiapan yang benar-benar matang dan lama. Ini mau tidak mau, akan mempengaruhi sistem yang sedang jaya-jayanya.
Selain meningkatkan kesadaran potensi zakat mampu menjadi alternatif kemandirian umat dengan melaksanakan zakat dengan professional sehingga mampu memberikan nilai lebih bagi kesejahteraan umat. Adapun kegiatan tersebut sebagai berikut:
1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
2. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat
3. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
4. Mengembangkan budaya "memberi lebih baik dari menerima" di kalangan mustahik.
5. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat.
6. Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya.
7. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat
Mudah-mudah zakat mampu menjawab krisis umat yang ada saat ini. amin
baca selengkapnya..
Tuesday, September 1, 2009
TAMPILKAN BUDAYA “USTADZ” DI RIAU
Kekisruhan Negeri Ini Korupsi telah mejadi wabah yang melanda hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Walaupun suara anti korupsi telah terdengar sejak berdirinya republik ini, tetapi gejalanya tidak pernah surut dan bahkan semakin menjadi-jadi. Melalui berbagai survei, Indonesia dimasukkan sebagai negara dengan tingkat korupsi sangat mengkhawatirkan. Kenyataan ini seharusnya menjadi tamparan umat beragama, khususnya umat Islam yang menghuni moyoritas negeri ini. Belum lama ini Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dijadikan tersangka pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjara Nasrudin Zulkarnain sejak 30 April kemarin. Antasari dijadikan tersangka intellectual dader alias otak pembunuhan. Walaupun telah muncul berbagai asumsi yang ada, namun ini adalah cerminan buruk bagi sikap dan tingkah laku para pejabat negeri ini. Praktik korupsi yang terjadi di Riau ternyata juga sudah sangat parah. Buktinya pihak KPK sejak tahun 2004 hingga pertengahan Juli 2008 ini telah menerima sebanyak 831 laporan korupsi. Angka tersebut tertinggi di Indonesia.
Namun belum ada penyelesaian secara maksimal yang dapat dilakukan dalam meminimalisir korupsi dan dampaknya bagi kepentingan masyarakat secara luas. Jika dikaitkan dengan prosalan agama korupsi mewabah disebabkan dua hal, yakni kesalahan umat dalam memahami agama, dan ketidaktaatan dalam beragama. Dalam pemahaman, orang memandang bahwa ajaran Islam yang berkaitan dengan korupsi kalah penting dibanding dengan ajaran tentang ibadah. Orang melakukan korupsi lantas pergi haji, atau menyumbang mesjid dan madrasah. Dalam hal ketidaktaatan, orang melakukan korupsi karena menganggap agama tidak penting bahkan menganggap sebagai penghambat tercapainya kepentingan duniawi yang berjangka pendek. Menilik keyakinan dan realitas yang ada di masyarakat, agama adalah sesuatu yang sangat penting dalam proses pembentukan karakter bangsa. Oleh karenanya sebagai umat mayoritas, menjadi kewajiban bersama untuk menjadikan Islam berfungsi dalam membangun masyarakat yang bersih dari korupsi serta penyelewengan lainnya. Islam adalah agama yang secara tegas melarang korupsi. Islam melarang mencuri (sembunyi-sembunyi) dan merampok (terang-terangan) baik harta individu, kelompok atau publik. Larangan itu secara formal dirumuskan dalam hukum Islam dan juga akhlaq Islam. Ustadz Merebak Dimana-Mana Kata ustadz lebih dikenal pada kalangan umat Islam, istilah ini sering diartikan sebagai sebuah profesi yang bertujuan membimbing, membina serta mencerahkan pemahaman umat terhadap ajaran dan panduan yang dimiliki Islam untuk diterapkan dalam beribadat, bermasyarakat dan bernegara, dalam upaya mencari ridho Allah SWT. Tugas yang diemban oleh ustadz merupakan tugas yang mulia diberikan Allah SWT kepada para Nabi dalam tujuan mencapai rahmatan lilalamin kebahagianan bagi seluruh alam. Kata ustadz saat menjadi fenomena yang semakin penting di Indonesia dan Riau dewasa ini. Hal ini disebabkan seluruh profesi yang ada di negara ini sering dikaitan dengan kata ustadz. Sebagai contoh dari profesi terendah pak RT dan RW menjadi Ustadz diwilayahnya, begitupula dengan seorang camat, bupati, gubernur bahkan presiden sekalipun merupakan ustadz di wilayah yang diembannya, sehingga pekerjaan yang dilakukan pada tingkatan masing-masing memberikan dampak yang baik dan buruk terhadap rakyatnya. Penunjukan seseorang menjadi ustadz sangat ketat, dengan persyaratan dan kreteria yang cukup sulit dicari antara lain: Pertama, memiliki pengetahuan dan kemampuan, syarat yang pertama ini memberikan pemahaman bahwa seorang ustadz harus mampu berbahasa arab dengan baik sehingga mampu memahami dalil-dalil baik al-Quran dan Hadits sebagai dasar suatu hukum yang terjadi. Kedua, memiliki kepribadian yang jujur, ini diartikan bahwa seorang ustadz harus memiliki kepribadian yang terpuji terbebas dari dosa besar dan jauh dari dosa-dosa yang kecil, dan Ketiga, memiliki sumber yang sama dan teruji. Sumber ini tentu tidak terlepas dari Al-Quran dan Hadits sebagai sumber hukum yang tidak ada keraguan pada keduanya. Hubungan dua kata antara ustadz dan pemimpin sebagaimana yang dibicarakan, memiliki persamaan baik peran maupun tujuan keberadaannya demi menciptakan kesejahteraakan masyarakatnya. Persamaan yang dapat dijadikan panduan antara lain : 1. Ustadz dalam bahasa Arab merupakan pengembangan dari akar kata “Asat” a yang artinya Memberi panutan, sama halnya dengan pemimpin harus memberikan panutan kepada masyarakatnya. Persamaan keduanya dalam artian ini adalah keduanya harus mampu memberikan teladan yang baik pada masyarakat. Teladan dalam bersikap, teladan dalam bicara juga teladan dalam membuat kebijakan yang diambil sehingga memberikan keuntungan dan kebahagiaan pada masyarakatnya. 2. Keduanya antara ustadz dan pemimpin memiliki kemampuan untuk mengelola dan memberdayakan rakyat, ustadz dalam bidang keagamaan dan pemimpin dalam bidang pemerintahan. Dengan mempertimbangkan persamaan di atas, kata ustadz dan pemimpin dapat disamakan. Apa yang ingin dihasilkan dari upaya membangun budaya “ustadz” di Riau? Berbagi pendekatan dapat dilakukan dalam mencari jawaban untuk pertanyaan tersebut. Setiap pendekatan yang berbeda dengan sendirinya menghasilkan jawaban yang berbeda. Dengan lebih menitikberatkan pada pendekatan agamis dapat memberikan pengertian bahwa penyatuan kehidupan dunia dan akhirat. Penterjemahan wancana ustadz pada tingkat dan level kehidupan duniawi adalah menumbuhkan sikap keberagamaan dalam setiap perbuatan. Banyaknya kasus penyelewengan yang terjadi saat ini telah membuat kesengsaraan bagi masyarakat secara umum. Propinsi Riau sebagai propinsi yang berkeinginan menjadi berkembang harus menanamkan sikap yang taat aturan, taat berbuat dan taat dalam kebijakan. Membangun Budaya “Ustadz” Di Riau Berdasarkan keinginan dalam tulisan ini, adalah menciptakan pemimpin negeri ini bergelar ustadz dalam artian yang sebenarnya, ini memberi arti seorang pemimpin memiliki sikap seorang jujur, transparan, ikhlas. Namun bagaimanakan menciptakan pemimpin yang berjiwa ustadz. Dalam gambaran dapat dijelas bahwa manusia dilengkapi oleh sang pencipta dua hal pokok, yaitu jasmani dan rohani. Dua hal ini memiliki keperluan dan kebutuhan masing-masing. Jasmani membutuhkan makan, minum, keindahan, pakaian, perhiasan-perhiasan dan kemasyhuran, sedangkan hal pokok kdua rohani, pada sisi lain, membutuhkan kedamaian, ketenteraman, kasih-sayang dan cinta. Para sufi menegaskan bahwa hakekat sesungguhnya manusia adalah rohaninya. Ia adalah muara segala kebajikan. Kebahagiaan badani sangat tergantung pada kebahagiaan rohani. Sedang, kebahagiaan rohani tidak terikat pada wujud luar jasmani manusia. Sebagai inti hidup, rohani harus ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi. Semakin tinggi rohani diletakkan, kedudukan manusia akan semakin agung. Jika rohani berada pada tempat rendah, hina pulalah hidup manusia. Fitrah rohani adalah kemuliaan, jasmani pada kerendahan. Badan yang tidak memiliki rohani tinggi, akan selalu menuntut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rendah hewani. Rohani hendaknya dibebaskan dari ikatan keinginan hewani, yaitu kecintaan pada pemenuhan syahwat dan keduniaan. Hati manusia yang terpenuhi dengan cinta pada dunia, akan melahirkan kegelisahan dan kebimbangan yang tidak berujung. Hati adalah cerminan ruh. Kebutuhan ruh akan cinta bukan untuk dipenuhi dengan kesibukan pada dunia. Ia harus bersih. Dalam rangkaian metode pembersihan hati, para sufi menetapkan dengan tiga tahap : Takhalli, Tahalli, dan Tajalli. Takhalli, sebagai tahap pertama dalam mengurus hati, adalah membersihkan hati dari keterikatan pada dunia. Hati, sebagai langkah pertama, harus dikosongkan. Ia disyaratkan terbebas dari kecintaan terhadap dunia, anak, istri, harta dan segala keinginan duniawi. Dunia dan isinya, oleh para sufi, dipandang rendah. Ia bukan hakekat tujuan manusia. Manakala kita meninggalkan dunia ini, harta akan sirna dan lenyap. Hati yang sibuk pada dunia, saat ditinggalkannya, akan dihinggapi kesedihan, kekecewaan, kepedihan dan penderitaan. Untuk melepaskan diri dari segala bentuk kesedihan, lanjut para saleh sufi, seorang manusia harus terlebih dulu melepaskan hatinya dari kecintaan pada dunia. Tahalli, sebagai tahap kedua berikutnya, adalah upaya pengisian hati yang telah dikosongkan dengan isi yang lain, yaitu Allah (swt). Pada tahap ini, hati harus selalu disibukkan dengan dzikir dan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, melepas selain-Nya, akan mendatangkan kedamaian. Tidak ada yang ditakutkan selain lepasnya Allah dari dalam hatinya. Hilangnya dunia, bagi hati yang telah tahalli, tidak akan mengecewakan. Waktunya sibuk hanya untuk Allah, bersenandung dalam dzikir. Pada saat tahalli, lantaran kesibukan dengan mengingat dan berdzikir kepada Allah dalam hatinya, anggota tubuh lainnya tergerak dengan sendirinya ikut bersenandung dzikir. Lidahnya basah dengan lafadz kebesaran Allah yang tidak henti-hentinya didengungkan setiap saat. Tangannya berdzikir untuk kebesaran Tuhannya dalam berbuat. Begitu pula, mata, kaki, dan anggota tubuh yang lain. Pada tahap ini, hati akan merasai ketenangan. Kegelisahannya bukan lagi pada dunia yang menipu. Kesedihannya bukan pada anak dan istri yang tidak akan menyertai kita saat maut menjemput. Kepedihannya bukan pada syahwat badani yang seringkali memperosokkan pada kebinatangan. Tapi hanya kepada Allah. Hatinya sedih jika tidak mengingat Allah dalam setiap detik. Setelah tahap pengosongan dan pengisian sebagai tahap ketiga adalah Tajalli. Yaitu, tahapan dimana kebahagian sejati telah datang. Inilah langkah yang diterapkan oleh para sufi dalam membentuk jiwa yang tenang. Selain ketentangan hati yang perlu dilakukan adalah penambahan wawasan keilmuan yang cukup dalam bagaimana memimpin yang terbaik sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Mudah-mudahan pemimpin yang ada Riau dapat melakukannya.
baca selengkapnya..
Namun belum ada penyelesaian secara maksimal yang dapat dilakukan dalam meminimalisir korupsi dan dampaknya bagi kepentingan masyarakat secara luas. Jika dikaitkan dengan prosalan agama korupsi mewabah disebabkan dua hal, yakni kesalahan umat dalam memahami agama, dan ketidaktaatan dalam beragama. Dalam pemahaman, orang memandang bahwa ajaran Islam yang berkaitan dengan korupsi kalah penting dibanding dengan ajaran tentang ibadah. Orang melakukan korupsi lantas pergi haji, atau menyumbang mesjid dan madrasah. Dalam hal ketidaktaatan, orang melakukan korupsi karena menganggap agama tidak penting bahkan menganggap sebagai penghambat tercapainya kepentingan duniawi yang berjangka pendek. Menilik keyakinan dan realitas yang ada di masyarakat, agama adalah sesuatu yang sangat penting dalam proses pembentukan karakter bangsa. Oleh karenanya sebagai umat mayoritas, menjadi kewajiban bersama untuk menjadikan Islam berfungsi dalam membangun masyarakat yang bersih dari korupsi serta penyelewengan lainnya. Islam adalah agama yang secara tegas melarang korupsi. Islam melarang mencuri (sembunyi-sembunyi) dan merampok (terang-terangan) baik harta individu, kelompok atau publik. Larangan itu secara formal dirumuskan dalam hukum Islam dan juga akhlaq Islam. Ustadz Merebak Dimana-Mana Kata ustadz lebih dikenal pada kalangan umat Islam, istilah ini sering diartikan sebagai sebuah profesi yang bertujuan membimbing, membina serta mencerahkan pemahaman umat terhadap ajaran dan panduan yang dimiliki Islam untuk diterapkan dalam beribadat, bermasyarakat dan bernegara, dalam upaya mencari ridho Allah SWT. Tugas yang diemban oleh ustadz merupakan tugas yang mulia diberikan Allah SWT kepada para Nabi dalam tujuan mencapai rahmatan lilalamin kebahagianan bagi seluruh alam. Kata ustadz saat menjadi fenomena yang semakin penting di Indonesia dan Riau dewasa ini. Hal ini disebabkan seluruh profesi yang ada di negara ini sering dikaitan dengan kata ustadz. Sebagai contoh dari profesi terendah pak RT dan RW menjadi Ustadz diwilayahnya, begitupula dengan seorang camat, bupati, gubernur bahkan presiden sekalipun merupakan ustadz di wilayah yang diembannya, sehingga pekerjaan yang dilakukan pada tingkatan masing-masing memberikan dampak yang baik dan buruk terhadap rakyatnya. Penunjukan seseorang menjadi ustadz sangat ketat, dengan persyaratan dan kreteria yang cukup sulit dicari antara lain: Pertama, memiliki pengetahuan dan kemampuan, syarat yang pertama ini memberikan pemahaman bahwa seorang ustadz harus mampu berbahasa arab dengan baik sehingga mampu memahami dalil-dalil baik al-Quran dan Hadits sebagai dasar suatu hukum yang terjadi. Kedua, memiliki kepribadian yang jujur, ini diartikan bahwa seorang ustadz harus memiliki kepribadian yang terpuji terbebas dari dosa besar dan jauh dari dosa-dosa yang kecil, dan Ketiga, memiliki sumber yang sama dan teruji. Sumber ini tentu tidak terlepas dari Al-Quran dan Hadits sebagai sumber hukum yang tidak ada keraguan pada keduanya. Hubungan dua kata antara ustadz dan pemimpin sebagaimana yang dibicarakan, memiliki persamaan baik peran maupun tujuan keberadaannya demi menciptakan kesejahteraakan masyarakatnya. Persamaan yang dapat dijadikan panduan antara lain : 1. Ustadz dalam bahasa Arab merupakan pengembangan dari akar kata “Asat” a yang artinya Memberi panutan, sama halnya dengan pemimpin harus memberikan panutan kepada masyarakatnya. Persamaan keduanya dalam artian ini adalah keduanya harus mampu memberikan teladan yang baik pada masyarakat. Teladan dalam bersikap, teladan dalam bicara juga teladan dalam membuat kebijakan yang diambil sehingga memberikan keuntungan dan kebahagiaan pada masyarakatnya. 2. Keduanya antara ustadz dan pemimpin memiliki kemampuan untuk mengelola dan memberdayakan rakyat, ustadz dalam bidang keagamaan dan pemimpin dalam bidang pemerintahan. Dengan mempertimbangkan persamaan di atas, kata ustadz dan pemimpin dapat disamakan. Apa yang ingin dihasilkan dari upaya membangun budaya “ustadz” di Riau? Berbagi pendekatan dapat dilakukan dalam mencari jawaban untuk pertanyaan tersebut. Setiap pendekatan yang berbeda dengan sendirinya menghasilkan jawaban yang berbeda. Dengan lebih menitikberatkan pada pendekatan agamis dapat memberikan pengertian bahwa penyatuan kehidupan dunia dan akhirat. Penterjemahan wancana ustadz pada tingkat dan level kehidupan duniawi adalah menumbuhkan sikap keberagamaan dalam setiap perbuatan. Banyaknya kasus penyelewengan yang terjadi saat ini telah membuat kesengsaraan bagi masyarakat secara umum. Propinsi Riau sebagai propinsi yang berkeinginan menjadi berkembang harus menanamkan sikap yang taat aturan, taat berbuat dan taat dalam kebijakan. Membangun Budaya “Ustadz” Di Riau Berdasarkan keinginan dalam tulisan ini, adalah menciptakan pemimpin negeri ini bergelar ustadz dalam artian yang sebenarnya, ini memberi arti seorang pemimpin memiliki sikap seorang jujur, transparan, ikhlas. Namun bagaimanakan menciptakan pemimpin yang berjiwa ustadz. Dalam gambaran dapat dijelas bahwa manusia dilengkapi oleh sang pencipta dua hal pokok, yaitu jasmani dan rohani. Dua hal ini memiliki keperluan dan kebutuhan masing-masing. Jasmani membutuhkan makan, minum, keindahan, pakaian, perhiasan-perhiasan dan kemasyhuran, sedangkan hal pokok kdua rohani, pada sisi lain, membutuhkan kedamaian, ketenteraman, kasih-sayang dan cinta. Para sufi menegaskan bahwa hakekat sesungguhnya manusia adalah rohaninya. Ia adalah muara segala kebajikan. Kebahagiaan badani sangat tergantung pada kebahagiaan rohani. Sedang, kebahagiaan rohani tidak terikat pada wujud luar jasmani manusia. Sebagai inti hidup, rohani harus ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi. Semakin tinggi rohani diletakkan, kedudukan manusia akan semakin agung. Jika rohani berada pada tempat rendah, hina pulalah hidup manusia. Fitrah rohani adalah kemuliaan, jasmani pada kerendahan. Badan yang tidak memiliki rohani tinggi, akan selalu menuntut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rendah hewani. Rohani hendaknya dibebaskan dari ikatan keinginan hewani, yaitu kecintaan pada pemenuhan syahwat dan keduniaan. Hati manusia yang terpenuhi dengan cinta pada dunia, akan melahirkan kegelisahan dan kebimbangan yang tidak berujung. Hati adalah cerminan ruh. Kebutuhan ruh akan cinta bukan untuk dipenuhi dengan kesibukan pada dunia. Ia harus bersih. Dalam rangkaian metode pembersihan hati, para sufi menetapkan dengan tiga tahap : Takhalli, Tahalli, dan Tajalli. Takhalli, sebagai tahap pertama dalam mengurus hati, adalah membersihkan hati dari keterikatan pada dunia. Hati, sebagai langkah pertama, harus dikosongkan. Ia disyaratkan terbebas dari kecintaan terhadap dunia, anak, istri, harta dan segala keinginan duniawi. Dunia dan isinya, oleh para sufi, dipandang rendah. Ia bukan hakekat tujuan manusia. Manakala kita meninggalkan dunia ini, harta akan sirna dan lenyap. Hati yang sibuk pada dunia, saat ditinggalkannya, akan dihinggapi kesedihan, kekecewaan, kepedihan dan penderitaan. Untuk melepaskan diri dari segala bentuk kesedihan, lanjut para saleh sufi, seorang manusia harus terlebih dulu melepaskan hatinya dari kecintaan pada dunia. Tahalli, sebagai tahap kedua berikutnya, adalah upaya pengisian hati yang telah dikosongkan dengan isi yang lain, yaitu Allah (swt). Pada tahap ini, hati harus selalu disibukkan dengan dzikir dan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, melepas selain-Nya, akan mendatangkan kedamaian. Tidak ada yang ditakutkan selain lepasnya Allah dari dalam hatinya. Hilangnya dunia, bagi hati yang telah tahalli, tidak akan mengecewakan. Waktunya sibuk hanya untuk Allah, bersenandung dalam dzikir. Pada saat tahalli, lantaran kesibukan dengan mengingat dan berdzikir kepada Allah dalam hatinya, anggota tubuh lainnya tergerak dengan sendirinya ikut bersenandung dzikir. Lidahnya basah dengan lafadz kebesaran Allah yang tidak henti-hentinya didengungkan setiap saat. Tangannya berdzikir untuk kebesaran Tuhannya dalam berbuat. Begitu pula, mata, kaki, dan anggota tubuh yang lain. Pada tahap ini, hati akan merasai ketenangan. Kegelisahannya bukan lagi pada dunia yang menipu. Kesedihannya bukan pada anak dan istri yang tidak akan menyertai kita saat maut menjemput. Kepedihannya bukan pada syahwat badani yang seringkali memperosokkan pada kebinatangan. Tapi hanya kepada Allah. Hatinya sedih jika tidak mengingat Allah dalam setiap detik. Setelah tahap pengosongan dan pengisian sebagai tahap ketiga adalah Tajalli. Yaitu, tahapan dimana kebahagian sejati telah datang. Inilah langkah yang diterapkan oleh para sufi dalam membentuk jiwa yang tenang. Selain ketentangan hati yang perlu dilakukan adalah penambahan wawasan keilmuan yang cukup dalam bagaimana memimpin yang terbaik sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Mudah-mudahan pemimpin yang ada Riau dapat melakukannya.
baca selengkapnya..
RIAU PUSAT NEGOSIASI ATAU PERLAWANAN
Perselisihan propinsi Riau berhadapan dengan pemerintah pusat terus mengalir bahkan setelah terbitnya UU No 33 Tahun 2004 yang merubah UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah diterapkan, masih muncul berbagai permasalahan, terutama soal tidak cocoknya dana bagi hasil yang diberikan oleh pemerintah pusat, kewenangan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang belum diberikan dan implikasi kebijakan pusat terhadap kerusakan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup berat. Penerapan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tak serta merta memuaskan pemerintah daerah, justru perasaan gundah yang timbul atas adanya implementasi UU tersebut.
Dalam hal dana bagi hasil maupun kewenangan pengelolaan SDA, eksploitasi pusat atas daerah terus dilakukan, wacana dengan keinginan menerpakan otonomi daerah tampak pada implementasi otonomi daerah selama ini. Pusat masih ”berkuasa” atas data dan informasi yang dibutuhkan daerah. Selain kebijakan yang tidak bersahabat dari pemerintah pusat, masyarakat juga dihadapkan problem besar dalam pemerintahan di daerah sendiri. Problem dana pemerintah pusat ke daerah belum sebanding dengan yang diserap pusat dari daerah. Tapi, pada sisi lain, dana yang ditransfer pusat tidak dikelola maksimal oleh pemerintah daerah untuk kesejahteraan rakyatnya. Idealnya, otda menciptakan sistem pembiayaan yang adil dan imbang (vertikal dan horizontal) serta memunculkan good governance dengan pembiayaan yang akuntabel, transparan, pasti, serta partisipatif. Pemanfaatan dana perimbangan oleh pemerintah daerah memang belum dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi, dana perimbangan pusat untuk daerah tetap harus sebanding dengan yang diserap pusat dari daerah tersebut. Bila tidak, ancaman disintegrasi bangsa akan terus membayangi negeri ini. Pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam (SDA) terutama dalam industri ekstraktif sebagai penyumbang terbesar dalam APBN dan APBD menimbulkan banyak masalah. Pemerintah pusat dianggap ”arogran” dengan mengeksploitasi daerah secara besar-besaran, terutama daerah kaya migas seperti (NAD, Papua, Riau, dan Kaltim). Sebagai bukti, meski dikatakan sebagai daerah kaya, pembangunan prasarana ekonomi di daerah itu tertinggal dibanding daerah lain. Ekspresi ketidakpuasan daerah selama ini menjadi fenomena wajar. Misalnya, menentang bagi hasil migas yang dianggap tidak transparan. Sebab, tidak memberikan angka sesungguhnya dalam pengambilan migas di masing-masing daerah. Sangat mungkin daerah penghasil dirugikan. Karena informasi tentang volume dan harga migas yang dihasilkan daerah tersebut hanya diketahui departemen teknis (ESDM). Daerah hanya menerima angka jadi perhitungan bagi hasil yang diberikan Departemen keuangan. Terkait dengan hal tersebut, kurangnya transparansi penghitungan bagi hasil SDA membingungkan pemerintah daerah. Demikian pula dengan hak pengelolaan tanah yang menjadi SDA di seluruh daerah terus menjadi problem otonomi. Sampai saat ini, kewenangannya masih di tangan pemerintah pusat. Sementara itu, konflik-konflik pertanahan dan akibatnya menjadi problem daerah. Belum lagi konflik di kalangan masyarakat yang melibatkan pemerintah daerah maupun kepentingan kapital lainnya. Pengelolaan SDA juga sering berbenturan dengan tradisi adat dan nilai budaya lokal. Manajemen eksploitasi SDA yang kurang tepat telah menimbulkan ekses kerusakan lingkungan dan konflik antar stakeholders yang berkepentingan, banjir yang terjadi dimana-mana dari pelosok daerah bahkan perkotaan akbiat pengundulan hutan tanah, sehingga tidak mampu lagi menahan air. Pada musim kemarau terjadi kekeringan panjang dan berpotensi kebakaran lahan dan hutan. Dampak lain kerusakan dengan semakin berkurangnya tumbuhan endemik asli Riau dan binatang langka yang dilindungi dan berkurangnya populasi satwa ada. Tingginya tingkat konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan serta semakin tingginya suhu bumi (global warming) mengakibatkan semakin tipisnya lapisan ozon sehingga timbul berbagai penyakit seperti ISPA, iritasi mata, dan penyakit diare dan mencret. Akibat kesalahan manajemen eksploitasi SDA, teridentifikasi berbagai konflik di daerah : (a) konflik pengelolaan antarkomoditas. Contohnya, limbah penambangan menimbulkan konflik dengan budidaya ikan, ikan air tawar, dan komoditas lain yang ekosistemnya terusak. (b) Konflik pengelolaan antarsektor, yakni sektor pertambangan berbenturan dengan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. (c) Konflik antardaerah, yakni dampak eksploitasi SDA satu daerah memasuki daerah lain. (d) Konflik sosial ketika dampak eksploitasi memasuki wilayah berpenghuni. Perlukah Negosiasi Atau Perlawanan Riau Dengan Pusat Negosiasi adalah penyesuaian dari perbedaan. Atau dapat dikatakan sebagai tawar-menawar antar pihak yang bersengketa. Lebih tepatnya dalam tulisan ini adalah mencari jalan keluar dari persoalan yang dialami, mencari jalan tengah sehingga kedua belah mendapatkan keuntungan. Negosiasi bersifat voluntary dan tidak membutuhkan pihak ke tiga, sehingga kedua belah pihak harus mampu melakukan penyelesaian sengkata yang dialami. Masing-masing pihak memilih wakilnya sebagai negosiator dan masing-masing negosiator berunding dengan membawa pendapat dari kedua belah pihak. Prinsip yang diinginkan dalam melakukan negosiasi harus berupaya antara lain: o Harus saling menamamkan sikap saling percaya. o Memiliki sikap saling bekerjasama dan tidak konfrontasi o Tidak mempertahankan pendapat tetapi menerapkan ”win-win solution” o Pembicaraan tetap fokus pada interest masing-masing pihak o Munculan kebutuhan dan pilihan bersama yang dirasakan oleh masing-masing pihak Seorang negosiator yang membawa misi (agenda) yang jelas serta harus memiliki data dan informasi yang akurat sehingga lebih memudahkan penyelesaian sengketa, dead locknya negosiasi dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memiliki data yang akurat sehingga mudah dibantahkan. Pada persoalan Riau serta beberapa daerah lainnya dan pemerintah pusat tentang negosiasi dana bagi hasil migas yang selama ini telah diserap oleh pusat dari daerah-daerah penghasil bahkan Riau penyumbang migas terbesar untuk pemerintah pusat. Persoalan dana bagi hasil ini berpunca dari tidak transparannya hasil migas yang dieksploitasi dari Riau sehingga pemerintah propinsi Riau hanya menerima apa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tentu sebelumnya berdasarkan data yang diperoleh propinsi Riau seharusnya Riau dapat menerima lebih dari apa yang diberikan saat ini, namun kenyataannya tidak. Berbagai upaya tentunya telah dilakukan oleh pemerintah propinsi Riau dalam meminta penjelasan tentang persoalan ini. Namun hingga saat ini belum terlihat titik terangnya dana migas yang diterima masih misteri sehingga tingkat kepuasan pemerintah Riau terhadap pemerintah pusat terus ”terganggu”. Lain pula halnya tentang pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki. Riau pun belum mendapatkan apa yang diinginkan untuk mengelola hasil bumi yang dimiliki secara sendiri dengan perusahaan yang bersaing tentunya. Tolak ulur pemberian hak mengelola sumber daya alam ini disebabkan pemerintah pusat tidak melihat keseriusan Riau mampu mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Ingat dalam sejarah bahwa Riau telah dapat mengelola CPP Block. Ini jadi batu loncatan Riau dalam upaya mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Namun belum ini menjadi perhatian pemerintah pusat secara serius untuk block-block migas lainnya. Akses lain yang belum diperoleh propinsi Riau adalah penataan hutan yang telah rusak akibat maraknya illegal logging, kerusakan hutan terus menjadi mimpi buruk bagi Riau. Musim hujan kebanjiran dan musim kemarau kebakaran akibat dari pengaruh global warning. Perhatian pemerintah pusat harus diarahkan ke Riau guna meminimalisir pengaruh dan dampak pemanasan global. Alternatif jika problem negosiasi yang dilakukan propinsi Riau tidak mampu dilakukan adalah perlawanan. Punyakah Riau tokoh yang mampu melakukan negosisasi dengan pemerintah pusat, demi kepentingan masyarakat Riau bukan untuk kepentingan pribadi?. Tokoh Riau Yang Berada di Pusat Pemerintah propinsi Riau sebagai ujung tombak pemerintah pusat di daerah, harus mampu menyuarakan aspirasi mayarakat Riau hingga ke tingkat pusat. Berbagai lembaga yang harus diajak bekerjasama dalam menyampaikan aspirasi ini, selain pemerintah lembaga yang mampu untuk melakukan negosiasi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang berasal dari pemilihan Riau serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Telah beberapa priode DPR RI asal pemilihan Riau yang berjuang guna menyampaikan aspirasi daerah ke tingkat pusat, namun belum memiliki akses dan implikasi yang cukup bagi rakyat Riau, secara kelembagaan anggota DPR harus berkoordinasi dengan forum tertinggi di Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga suara yang disampaikan belum tentu diterima bahkan jika tidak bersuara. Untuk itu selain secara kelembagaan, tokoh Riau yang berada dipusat harus mampu melakukan manufer pribadi sehingga mampu didengar oleh pemerintah pusat. Hasil pemilu legislatif tahun 2009 telah menampilkan tokoh-tokoh Riau yang diberikan wewenang oleh rakyat, untuk itu secara kelembagaan maupun pribadi harus berupaya berjuang dalam menyampaikan aspirasi daerah. Nama-nama itu antara lain: dari anggota DPR RI yang terpilih Ir.H. M.Lukman Edy,M.Si, Ir.H.M. Idris Laena, Hj. Nurliah, SH,MH, Marsiaman Saragih,SH, Muhammad Nasir, Drs.Chairul Anwar,APT, H. Asman Abnur, SE,M.Si, Ir. H. Arsyad Juliandi Rachman, MBA, Drs. H.Wan Abu Bakar MS, M.Si, Ian Siagian, H. Sutan sukarnotomo. Dari angggota DPD yang terpilih Abdul Gafur Usman, Intsiawati Ayus, Maimanah Umar, Mohammad Gazali. Ketertindasan yang dialami propinsi Riau selama ini, harus menjadi agenda utama para tokoh Riau ke depan, dan menjadi catatan sejarah bagi rakyat Riau jika mampu melakukan upaya perjuangan secara maksimal. baca selengkapnya..
Dalam hal dana bagi hasil maupun kewenangan pengelolaan SDA, eksploitasi pusat atas daerah terus dilakukan, wacana dengan keinginan menerpakan otonomi daerah tampak pada implementasi otonomi daerah selama ini. Pusat masih ”berkuasa” atas data dan informasi yang dibutuhkan daerah. Selain kebijakan yang tidak bersahabat dari pemerintah pusat, masyarakat juga dihadapkan problem besar dalam pemerintahan di daerah sendiri. Problem dana pemerintah pusat ke daerah belum sebanding dengan yang diserap pusat dari daerah. Tapi, pada sisi lain, dana yang ditransfer pusat tidak dikelola maksimal oleh pemerintah daerah untuk kesejahteraan rakyatnya. Idealnya, otda menciptakan sistem pembiayaan yang adil dan imbang (vertikal dan horizontal) serta memunculkan good governance dengan pembiayaan yang akuntabel, transparan, pasti, serta partisipatif. Pemanfaatan dana perimbangan oleh pemerintah daerah memang belum dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi, dana perimbangan pusat untuk daerah tetap harus sebanding dengan yang diserap pusat dari daerah tersebut. Bila tidak, ancaman disintegrasi bangsa akan terus membayangi negeri ini. Pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam (SDA) terutama dalam industri ekstraktif sebagai penyumbang terbesar dalam APBN dan APBD menimbulkan banyak masalah. Pemerintah pusat dianggap ”arogran” dengan mengeksploitasi daerah secara besar-besaran, terutama daerah kaya migas seperti (NAD, Papua, Riau, dan Kaltim). Sebagai bukti, meski dikatakan sebagai daerah kaya, pembangunan prasarana ekonomi di daerah itu tertinggal dibanding daerah lain. Ekspresi ketidakpuasan daerah selama ini menjadi fenomena wajar. Misalnya, menentang bagi hasil migas yang dianggap tidak transparan. Sebab, tidak memberikan angka sesungguhnya dalam pengambilan migas di masing-masing daerah. Sangat mungkin daerah penghasil dirugikan. Karena informasi tentang volume dan harga migas yang dihasilkan daerah tersebut hanya diketahui departemen teknis (ESDM). Daerah hanya menerima angka jadi perhitungan bagi hasil yang diberikan Departemen keuangan. Terkait dengan hal tersebut, kurangnya transparansi penghitungan bagi hasil SDA membingungkan pemerintah daerah. Demikian pula dengan hak pengelolaan tanah yang menjadi SDA di seluruh daerah terus menjadi problem otonomi. Sampai saat ini, kewenangannya masih di tangan pemerintah pusat. Sementara itu, konflik-konflik pertanahan dan akibatnya menjadi problem daerah. Belum lagi konflik di kalangan masyarakat yang melibatkan pemerintah daerah maupun kepentingan kapital lainnya. Pengelolaan SDA juga sering berbenturan dengan tradisi adat dan nilai budaya lokal. Manajemen eksploitasi SDA yang kurang tepat telah menimbulkan ekses kerusakan lingkungan dan konflik antar stakeholders yang berkepentingan, banjir yang terjadi dimana-mana dari pelosok daerah bahkan perkotaan akbiat pengundulan hutan tanah, sehingga tidak mampu lagi menahan air. Pada musim kemarau terjadi kekeringan panjang dan berpotensi kebakaran lahan dan hutan. Dampak lain kerusakan dengan semakin berkurangnya tumbuhan endemik asli Riau dan binatang langka yang dilindungi dan berkurangnya populasi satwa ada. Tingginya tingkat konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan serta semakin tingginya suhu bumi (global warming) mengakibatkan semakin tipisnya lapisan ozon sehingga timbul berbagai penyakit seperti ISPA, iritasi mata, dan penyakit diare dan mencret. Akibat kesalahan manajemen eksploitasi SDA, teridentifikasi berbagai konflik di daerah : (a) konflik pengelolaan antarkomoditas. Contohnya, limbah penambangan menimbulkan konflik dengan budidaya ikan, ikan air tawar, dan komoditas lain yang ekosistemnya terusak. (b) Konflik pengelolaan antarsektor, yakni sektor pertambangan berbenturan dengan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. (c) Konflik antardaerah, yakni dampak eksploitasi SDA satu daerah memasuki daerah lain. (d) Konflik sosial ketika dampak eksploitasi memasuki wilayah berpenghuni. Perlukah Negosiasi Atau Perlawanan Riau Dengan Pusat Negosiasi adalah penyesuaian dari perbedaan. Atau dapat dikatakan sebagai tawar-menawar antar pihak yang bersengketa. Lebih tepatnya dalam tulisan ini adalah mencari jalan keluar dari persoalan yang dialami, mencari jalan tengah sehingga kedua belah mendapatkan keuntungan. Negosiasi bersifat voluntary dan tidak membutuhkan pihak ke tiga, sehingga kedua belah pihak harus mampu melakukan penyelesaian sengkata yang dialami. Masing-masing pihak memilih wakilnya sebagai negosiator dan masing-masing negosiator berunding dengan membawa pendapat dari kedua belah pihak. Prinsip yang diinginkan dalam melakukan negosiasi harus berupaya antara lain: o Harus saling menamamkan sikap saling percaya. o Memiliki sikap saling bekerjasama dan tidak konfrontasi o Tidak mempertahankan pendapat tetapi menerapkan ”win-win solution” o Pembicaraan tetap fokus pada interest masing-masing pihak o Munculan kebutuhan dan pilihan bersama yang dirasakan oleh masing-masing pihak Seorang negosiator yang membawa misi (agenda) yang jelas serta harus memiliki data dan informasi yang akurat sehingga lebih memudahkan penyelesaian sengketa, dead locknya negosiasi dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memiliki data yang akurat sehingga mudah dibantahkan. Pada persoalan Riau serta beberapa daerah lainnya dan pemerintah pusat tentang negosiasi dana bagi hasil migas yang selama ini telah diserap oleh pusat dari daerah-daerah penghasil bahkan Riau penyumbang migas terbesar untuk pemerintah pusat. Persoalan dana bagi hasil ini berpunca dari tidak transparannya hasil migas yang dieksploitasi dari Riau sehingga pemerintah propinsi Riau hanya menerima apa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tentu sebelumnya berdasarkan data yang diperoleh propinsi Riau seharusnya Riau dapat menerima lebih dari apa yang diberikan saat ini, namun kenyataannya tidak. Berbagai upaya tentunya telah dilakukan oleh pemerintah propinsi Riau dalam meminta penjelasan tentang persoalan ini. Namun hingga saat ini belum terlihat titik terangnya dana migas yang diterima masih misteri sehingga tingkat kepuasan pemerintah Riau terhadap pemerintah pusat terus ”terganggu”. Lain pula halnya tentang pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki. Riau pun belum mendapatkan apa yang diinginkan untuk mengelola hasil bumi yang dimiliki secara sendiri dengan perusahaan yang bersaing tentunya. Tolak ulur pemberian hak mengelola sumber daya alam ini disebabkan pemerintah pusat tidak melihat keseriusan Riau mampu mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Ingat dalam sejarah bahwa Riau telah dapat mengelola CPP Block. Ini jadi batu loncatan Riau dalam upaya mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Namun belum ini menjadi perhatian pemerintah pusat secara serius untuk block-block migas lainnya. Akses lain yang belum diperoleh propinsi Riau adalah penataan hutan yang telah rusak akibat maraknya illegal logging, kerusakan hutan terus menjadi mimpi buruk bagi Riau. Musim hujan kebanjiran dan musim kemarau kebakaran akibat dari pengaruh global warning. Perhatian pemerintah pusat harus diarahkan ke Riau guna meminimalisir pengaruh dan dampak pemanasan global. Alternatif jika problem negosiasi yang dilakukan propinsi Riau tidak mampu dilakukan adalah perlawanan. Punyakah Riau tokoh yang mampu melakukan negosisasi dengan pemerintah pusat, demi kepentingan masyarakat Riau bukan untuk kepentingan pribadi?. Tokoh Riau Yang Berada di Pusat Pemerintah propinsi Riau sebagai ujung tombak pemerintah pusat di daerah, harus mampu menyuarakan aspirasi mayarakat Riau hingga ke tingkat pusat. Berbagai lembaga yang harus diajak bekerjasama dalam menyampaikan aspirasi ini, selain pemerintah lembaga yang mampu untuk melakukan negosiasi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang berasal dari pemilihan Riau serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Telah beberapa priode DPR RI asal pemilihan Riau yang berjuang guna menyampaikan aspirasi daerah ke tingkat pusat, namun belum memiliki akses dan implikasi yang cukup bagi rakyat Riau, secara kelembagaan anggota DPR harus berkoordinasi dengan forum tertinggi di Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga suara yang disampaikan belum tentu diterima bahkan jika tidak bersuara. Untuk itu selain secara kelembagaan, tokoh Riau yang berada dipusat harus mampu melakukan manufer pribadi sehingga mampu didengar oleh pemerintah pusat. Hasil pemilu legislatif tahun 2009 telah menampilkan tokoh-tokoh Riau yang diberikan wewenang oleh rakyat, untuk itu secara kelembagaan maupun pribadi harus berupaya berjuang dalam menyampaikan aspirasi daerah. Nama-nama itu antara lain: dari anggota DPR RI yang terpilih Ir.H. M.Lukman Edy,M.Si, Ir.H.M. Idris Laena, Hj. Nurliah, SH,MH, Marsiaman Saragih,SH, Muhammad Nasir, Drs.Chairul Anwar,APT, H. Asman Abnur, SE,M.Si, Ir. H. Arsyad Juliandi Rachman, MBA, Drs. H.Wan Abu Bakar MS, M.Si, Ian Siagian, H. Sutan sukarnotomo. Dari angggota DPD yang terpilih Abdul Gafur Usman, Intsiawati Ayus, Maimanah Umar, Mohammad Gazali. Ketertindasan yang dialami propinsi Riau selama ini, harus menjadi agenda utama para tokoh Riau ke depan, dan menjadi catatan sejarah bagi rakyat Riau jika mampu melakukan upaya perjuangan secara maksimal. baca selengkapnya..
sdf
ajasdlfjladjlfkapapak dkaj
dsflkjaldjflajdlfkjalkdsfjla
asdfadlfjlajdlfjaldkfjlakjdlfkjaldkjflakjdlfkjalkdjflajdslf
asd
fa
sdf
a
sdf
a
df
baca selengkapnya..
ajasdlfjladjlfkapapak dkaj
dsflkjaldjflajdlfkjalkdsfjla
asdfadlfjlajdlfjaldkfjlakjdlfkjaldkjflakjdlfkjalkdjflajdslf
asd
fa
sdf
a
sdf
a
df
baca selengkapnya..
Wednesday, April 4, 2007
Subscribe to:
Posts (Atom)